Jakarta – Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau vape. Dalam ketetapan tersebut, MUI menyatakan penggunaan, produksi, hingga perdagangan rokok elektrik hukumnya haram.
Keputusan fatwa itu ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Niam Sholeh bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Dr KH Aminuddin Yaqub. Penetapan tersebut juga diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Sebelumnya, Komisi Fatwa MUI telah menggelar Sidang Pleno Penetapan Fatwa pada Jumat (6/11/2026).
Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh, menjelaskan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan dampak negatif rokok elektrik terhadap kesehatan dan kehidupan sosial masyarakat.
“Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al-dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” ujar Niam saat menjelaskan ketentuan fatwa, Senin (9/11/2026).
MUI Soroti Kandungan Nikotin dalam Vape
Dalam fatwa tersebut, rokok elektrik dijelaskan sebagai perangkat bertenaga baterai yang bekerja dengan memanaskan zat tertentu hingga menghasilkan uap untuk dihirup. Zat tersebut dapat mengandung nikotin, gliserin, dan bahan perasa.
MUI menyoroti kandungan nikotin yang bersifat adiktif serta berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap sistem saraf dan kesehatan tubuh secara keseluruhan.
Pertimbangan lainnya adalah risiko penyalahgunaan perangkat vape sebagai sarana konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
Produksi dan Perdagangan Vape Juga Diharamkan
Ketentuan dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tidak hanya mengatur penggunaan rokok elektrik oleh konsumen. MUI juga menetapkan larangan terhadap aktivitas produksi dan perdagangan vape.
Terdapat tiga ketentuan hukum utama dalam fatwa tersebut. Pertama, penggunaan rokok elektrik atau vape dinyatakan haram karena dinilai membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta berpotensi menjadi sarana penyalahgunaan zat terlarang.
Kedua, penyalahgunaan vape untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya juga dinyatakan haram.
Ketiga, kegiatan memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik turut ditetapkan haram.
“Menyalahgunakan rokok elektrik (REL)/vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram. Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram,” kata Niam.
Melalui fatwa tersebut, Niam berharap masyarakat, terutama generasi muda dan pelaku usaha, dapat memahami serta mematuhi ketentuan hukum Islam yang telah ditetapkan.
Ia juga berharap keputusan ini dapat meningkatkan kesadaran untuk menjaga kesehatan, melestarikan lingkungan, serta melindungi masyarakat dari ancaman narkoba dan zat adiktif lainnya.
