JAKARTA – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memastikan kesiapan menjalankan kebijakan wajib halal, termasuk pemeriksaan kehalalan produk yang masuk ke Indonesia melalui wilayah perbatasan. Kepala BPJPH Haikal Hassan Baras menegaskan, sistem dan infrastruktur untuk mendukung kebijakan tersebut telah dipersiapkan.
Haikal menyebut, persoalan yang masih perlu mendapat perhatian bukan terletak pada kesiapan BPJPH, melainkan kemampuan sebagian pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan sertifikasi halal.
“Alasannya yang digembuskan itu adalah ketidaksiapan BPJPH. Padahal yang tidak siap pengusaha,” ujar Haikal kepada Garuda.Tv, Selasa (17/11/2026)
Dia menjelaskan, BPJPH telah melakukan serangkaian pembahasan dengan berbagai lembaga dan organisasi untuk mematangkan pelaksanaan kewajiban halal, termasuk mekanisme inspeksi produk di wilayah perbatasan.
Pembahasan tersebut berlangsung selama tiga hari berturut-turut, mulai Selasa hingga Kamis. Sejumlah pihak yang terlibat di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kantor Staf Presiden (KSP), Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Ombudsman, Masyarakat Olahraga Indonesia (MOI), serta perwakilan 87 organisasi kemasyarakatan.
Menurut Haikal, rangkaian pertemuan tersebut menghasilkan kesepahaman mengenai penerapan kewajiban halal dan perlakuan inspeksi terhadap produk yang beredar di Indonesia.
“Semua sudah sepakat wajib halal dan perlakuan inspeksi halal,” katanya.
Atas dasar itu, Haikal menyayangkan pencabutan aturan yang dinilainya berlangsung terlalu cepat. Dia menilai BPJPH sebagai lembaga yang bertanggung jawab langsung terhadap penyelenggaraan jaminan produk halal semestinya dilibatkan dalam pembahasan sebelum keputusan tersebut diambil.
Menurut dia, komunikasi dengan lembaga pelaksana menjadi hal penting agar setiap persoalan dalam penerapan kebijakan dapat dibicarakan dan dicarikan jalan keluar bersama.
Terlebih, BPJPH mengaku telah berkoordinasi dengan sejumlah pemangku kepentingan untuk mempersiapkan pelaksanaan aturan tersebut. Karena itu, Haikal berharap berbagai persiapan yang telah dilakukan dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan langkah selanjutnya.
Dia juga menegaskan bahwa kebijakan wajib halal memiliki tujuan lebih luas daripada sekadar memenuhi kewajiban administratif pelaku usaha. Kebijakan tersebut berkaitan langsung dengan perlindungan hak masyarakat sebagai konsumen.
“Halal ini kan sebenarnya amanah, hak rakyat. Negara berkewajiban melindungi hak,” tuturnya.
Haikal menjelaskan, masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai status kehalalan produk yang dikonsumsi maupun digunakan. Hal itu mencakup berbagai jenis produk, mulai dari makanan, minuman hingga obat-obatan.
Dengan adanya kepastian informasi mengenai kehalalan produk, masyarakat dapat mengetahui status produk sebelum membeli, mengonsumsi, atau menggunakannya.
Dalam konteks tersebut, pemeriksaan produk di wilayah perbatasan menjadi salah satu bagian penting dari pelaksanaan jaminan produk halal. Inspeksi diperlukan untuk memastikan ketentuan yang berlaku juga diperhatikan terhadap produk yang masuk ke Indonesia.
Haikal memastikan BPJPH siap menjalankan tanggung jawab tersebut. Dia berharap kebijakan wajib halal dan mekanisme inspeksi di perbatasan dapat segera diberlakukan kembali setelah seluruh tahapan persiapan dan koordinasi diselaraskan.
Kesiapan tersebut, menurut dia, menjadi bagian dari upaya BPJPH dalam memastikan hak masyarakat atas informasi kehalalan produk sekaligus mendorong pelaksanaan ketentuan halal secara menyeluruh.