JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menertibkan sekitar 560 hingga 600 titik dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terindikasi terafiliasi dengan yayasan perantara. Yayasan tersebut diduga hanya meminjamkan nama untuk mendapatkan bagian dari anggaran program, tanpa berkontribusi dalam pembangunan maupun operasional dapur.
Ketua Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan, praktik percaloan dalam program MBG tidak boleh dibiarkan karena berpotensi mengurangi anggaran yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan bergizi bagi para penerima manfaat.
Penertiban dilakukan setelah BGN mengevaluasi kerja sama dengan mitra penyelenggara dapur MBG, termasuk memperbarui perjanjian kerja sama (PKS). Dari proses tersebut, ditemukan sejumlah yayasan yang diduga hanya menjadi perantara antara investor dan BGN.
Dalam skema kemitraan yang semestinya, pembangunan dapur MBG dilakukan oleh mitra atau investor yang memiliki modal. Investor kemudian mendirikan yayasan berbadan hukum mandiri sebagai bagian dari persyaratan kerja sama dengan pemerintah.
Namun, dalam pelaksanaannya, ditemukan yayasan yang tidak memiliki modal maupun keterlibatan langsung dalam pembangunan dan pengelolaan dapur. Yayasan tersebut hanya menguasai titik lokasi, sementara investor yang benar-benar membangun dapur justru menghadapi kendala perizinan.
Kondisi ini kemudian membuka celah bagi praktik percaloan. Yayasan yang tidak memiliki kontribusi nyata tetap meminta bagian dari setiap porsi makanan yang diproduksi dapur MBG.
Sudaryono mengungkapkan, potongan yang diminta oleh yayasan perantara bervariasi, mulai dari Rp500 hingga Rp1.500 untuk setiap ompreng makanan.
“Sehingga ada yayasan-yayasan yang tidak punya peranan apa pun, hanya nitip, nyalo, kemudian minta potongan per ompreng Rp500, Rp1.000, sampai Rp1.500 setiap hari,” ujar Sudaryono.
Berdasarkan catatan Kejaksaan, terdapat sekitar 560 hingga 600 titik dapur yang teridentifikasi berkaitan dengan jaringan yayasan perantara tersebut. Temuan ini menjadi salah satu fokus pembenahan BGN dalam memperbaiki tata kelola kemitraan program MBG.
Besarnya potensi pungutan dari praktik tersebut juga menjadi perhatian. Dengan asumsi satu dapur memproduksi 2.000 porsi makanan per hari dan terdapat potongan Rp1.000 per porsi, pihak perantara berpotensi memperoleh Rp2 juta sehari hanya dari satu dapur.
Jika praktik serupa terjadi di 500 dapur, nilai potongan yang terkumpul secara keseluruhan berpotensi mencapai Rp1 miliar per hari.
Praktik semacam ini dinilai perlu dihentikan agar anggaran program MBG tidak terbebani biaya tambahan yang tidak berkaitan langsung dengan penyediaan makanan. Dengan demikian, dana yang tersedia dapat lebih optimal digunakan untuk memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat.
Sudaryono memastikan BGN akan membersihkan seluruh yayasan yang tidak memiliki peran nyata dalam penyelenggaraan program tersebut. Penertiban juga tidak akan mempertimbangkan latar belakang maupun pihak yang berada di balik yayasan.
Menurut dia, evaluasi kemitraan harus didasarkan pada kontribusi masing-masing yayasan, terutama dalam penyediaan fasilitas dan dukungan operasional dapur.
“Maka di era kita sekarang itu kita bersihkan semua. Kita tidak peduli dengan yayasan itu punya siapa, selama yayasan itu tidak ada peranan, kita bersihkan semua,” tegasnya.
Melalui langkah tersebut, BGN ingin memastikan kemitraan dapur MBG berjalan sesuai tujuan awal. Yayasan yang terlibat harus memiliki kontribusi nyata, bukan sekadar menjadi perantara untuk memperoleh potongan dari setiap makanan yang disalurkan.
Pembenahan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya BGN menjaga anggaran MBG agar digunakan secara tepat dan mendukung kualitas layanan pemenuhan gizi masyarakat.