JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) memprioritaskan perluasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke wilayah yang belum terjangkau layanan, terutama kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Dari lebih 580 ribu satuan pendidikan di Indonesia, sekitar 240 ribu di antaranya masih belum mendapatkan program tersebut.
Ketua Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan, perluasan MBG akan diarahkan berdasarkan tingkat kebutuhan masing-masing daerah. Sekolah di wilayah 3T serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi hingga sangat tinggi menjadi sasaran utama.
Salah satu perhatian BGN adalah kawasan Maluku dan Papua. Berdasarkan hasil pemetaan, masih terdapat sekitar 15 ribu satuan pendidikan di kedua wilayah tersebut yang belum mendapatkan layanan MBG.
“Prioritas kami tentu saja adalah sekolah-sekolah atau satuan pendidikan yang berada di wilayah 3T serta wilayah lain yang angka stunting-nya tinggi dan tinggi sekali. Contohnya di Maluku dan Papua yang masih ada sekitar 15 ribu satuan pendidikan yang belum terlayani,” jelas Sudaryono.
Untuk mempercepat pemerataan, BGN berencana membuka unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru di sejumlah wilayah prioritas. Penambahan dapur tersebut akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kesiapan operasional di lapangan.
Berdasarkan data BGN, program MBG saat ini telah menjangkau lebih dari 340 ribu satuan pendidikan. Angka tersebut merupakan bagian dari pemetaan terhadap lebih dari 580 ribu sekolah, madrasah, pondok pesantren, dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya.
Pendataan tersebut dilakukan bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Agama (Kemenag). Kolaborasi lintas kementerian ini menjadi dasar bagi BGN dalam menentukan cakupan layanan sekaligus memetakan satuan pendidikan yang masih membutuhkan akses program.
Tingginya kebutuhan di daerah juga terlihat dari banyaknya surat permohonan yang diterima BGN dari sekolah-sekolah yang belum mendapatkan MBG. Meski demikian, setiap pengajuan akan melalui proses verifikasi dan investigasi sebelum layanan diberikan secara bertahap sesuai peta jalan yang telah ditetapkan.
Di sisi lain, BGN juga melakukan penataan daftar penerima manfaat dengan mencoret 1.653 satuan pendidikan. Sekolah yang dikeluarkan mayoritas merupakan sekolah swasta bertaraf internasional, lembaga pendidikan yang menjalin kerja sama dengan institusi nasional maupun global, serta sekolah yang telah mandiri secara finansial dan tidak bergantung pada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Saya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional hari ini telah mengeluarkan 1.653 satuan pendidikan atau sekolah dari daftar penerimaan manfaat Makan Bergizi Gratis di seluruh Indonesia. Mayoritas yang kami keluarkan adalah sekolah swasta bertaraf internasional dan sekolah yang sudah mandiri secara finansial tanpa bergantung pada dana BOS,” ujar Sudaryono dalam keterangan resminya.
Penataan tersebut menjadi bagian dari evaluasi BGN terhadap data penerima manfaat agar distribusi MBG dapat menjangkau satuan pendidikan sesuai tingkat kebutuhannya.
Dengan penambahan SPPG dan pembaruan data penerima, BGN berupaya mempercepat pemerataan layanan MBG. Wilayah 3T, Maluku, dan Papua menjadi salah satu fokus agar program pemenuhan gizi tidak hanya menjangkau daerah yang sudah memiliki akses, tetapi juga sekolah-sekolah yang selama ini belum terlayani.