Jakarta – Komisi III DPR RI bersama pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk dilanjutkan ke pembahasan tingkat II dalam rapat paripurna DPR. Persetujuan tersebut diberikan setelah seluruh fraksi menyatakan menerima RUU itu untuk dibawa ke tahap selanjutnya.
Kesepakatan diambil dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I yang berlangsung di ruang rapat Komisi III DPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, didampingi Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati.
Sejumlah pimpinan Komisi III DPR turut hadir, di antaranya Ketua Komisi III Habiburokhman, serta Wakil Ketua Komisi III Rano Alfath dan Dede Indra Permana. Dari unsur pemerintah, rapat dihadiri Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej, serta perwakilan Kementerian Keuangan dan Kementerian PAN-RB.
Dalam forum tersebut, seluruh fraksi menyatakan persetujuan agar RUU Perampasan Aset dilanjutkan ke rapat paripurna terdekat. Dasco kemudian meminta konfirmasi persetujuan dari peserta rapat untuk melanjutkan rancangan regulasi itu ke tahap pengambilan keputusan tingkat II.
“Apakah dapat disetujui untuk dilanjutkan ke tingkat II?” tanya Dasco.
Peserta rapat secara serentak menjawab, “Setuju.”
Tim Perumus Rampungkan Penyempurnaan RUU
Sebelum keputusan tingkat I diambil, Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR RI juga telah menyetujui laporan hasil kerja tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin) RUU Perampasan Aset.
Wakil Ketua Panja Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menyampaikan, timus dan timsin telah menuntaskan mandat untuk menyempurnakan hasil pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Perampasan Aset.
Proses penyempurnaan tersebut turut melibatkan ahli bahasa dan perancang peraturan perundang-undangan atau legal drafter, guna memastikan rumusan regulasi tersusun secara tepat dan konsisten.
“Timus dan timsin telah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh panja dalam melakukan perbaikan redaksional terkait seperti penggunaan kalimat atau frasa, kata, huruf, tanda baca maupun konsistensi penomoran dan sistematika yang telah disesuaikan dengan ketentuan,” kata Soedeson Tandra dalam rapat Komisi III DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Selain memperbaiki aspek redaksional, timus dan timsin juga melakukan penelaahan terhadap sinkronisasi antarpasal, rujukan pasal, hingga bagian penjelasan dalam rancangan undang-undang tersebut.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan substansi aturan tidak menimbulkan pertentangan, ketidaksesuaian, maupun perbedaan penafsiran ketika ketentuan dalam RUU diterapkan.
Dalam proses pembahasan, nomenklatur rancangan regulasi tersebut juga telah disepakati menjadi RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Dengan disepakatinya keputusan tingkat I oleh DPR dan pemerintah, RUU Perampasan Aset selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna DPR untuk menjalani tahapan pengambilan keputusan tingkat II.