JAKARTA – Seusai dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Kamis (20/02/2025), Gubernur DKI Jakarta periode 2025-2030, Pramono Anung, bergerak cepat.
Pada saat menyampaikan pidato perdana dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta seusai dilantik, Pramono Anung mengungkapkan program 100 hari kerja.
Dalam sambutannya, ia menekankan program 100 hari yang akan ia kerjakan bersama Wakil Gubernur Rano Karno.
Pramono bersama Rano Karno telah merancang program 100 hari pertama kepemimpinan dengan berbagai prioritas utama, di antaranya:
– Penyempurnaan layanan pendidikan, termasuk pengembalian Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk 520 ribu penerima.
– Perluasan akses transportasi umum, dengan peningkatan layanan Transjakarta menjadi Transjabodetabek.
– Pengembangan aplikasi JAKI sebagai super apps, termasuk penyediaan hotline konseling kesehatan jiwa 24 jam.
– Peningkatan akses air bersih, dengan target cakupan 100 persen bagi warga Jakarta.
– Pembukaan taman kota 24 jam, sebagai ruang publik dan dukungan bagi pelaku UMKM.
– Pengembangan ekonomi berbasis komunitas dan heritage, melalui proyek groundbreaking TOD Blok M dan TOD Bundaran HI.
“Itulah yang nantinya saya mengharapkan dukungan daripada bapak ibu sekalian untuk kita kerjakan dalam 100 hari. Ada 40 program utama yang telah disinergikan oleh tim transisi yang saya bentuk dengan Bang Doel bersama Pemerintah Jakarta,” jelasnya.
Sekolah Swasta Gratis
Sebagai informasi, pada saat kampanye suksesi pemilihan gubernur DKI Jakarta beberapa waktu lalu, ada beberapa poin penting terkait program di bidang pendidikan.
Pramono telah menyusun sejumlah program prioritas di sektor pendidikan yang akan direalisasikan dalam 100 hari pertama masa kepemimpinannya.
Berikut beberapa inisiatif utama yang direncanakan:
1. Kartu Jakarta Pintar (KJP): Melanjutkan dan memperluas cakupan program KJP untuk memastikan seluruh anak Jakarta mendapatkan akses pendidikan tanpa hambatan ekonomi.
2. Sekolah Swasta Gratis: Menginisiasi program sekolah swasta gratis dengan mengalokasikan anggaran khusus, termasuk pengurangan uang makan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar Rp700 miliar untuk mendanai inisiatif ini.
3. Sarapan Gratis di Sekolah: Menyediakan sarapan gratis bagi siswa dengan menggandeng Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal, guna meningkatkan gizi siswa dan memberdayakan ekonomi lokal.
4. Penyelesaian Ijazah Tertahan: Menuntaskan permasalahan ijazah yang tertahan agar siswa dapat menerima ijazah mereka tanpa kendala finansial.
Program-program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan di Jakarta, memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk meraih pendidikan yang layak.***
