Proyek Strategis Nasional (PSN) LNG Abadi Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, bukan hanya soal eksploitasi gas bumi. Pemerintah menegaskan bahwa megaproyek ini adalah sarana untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat lokal secara nyata. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa rakyat adalah prioritas utama dalam ekosistem investasi ini.
Menyiapkan SDM Unggul Lewat Pendidikan
Pemerintah menyadari bahwa untuk mengelola proyek sebesar Masela, dibutuhkan keahlian khusus. Oleh karena itu, persiapan sudah dilakukan jauh-jauh hari. Sejumlah putra daerah telah dikirim untuk menempuh pendidikan di Politeknik Energi dan Mineral (PEM) Akamigas di Cepu.
“Sebagian anak daerah sudah dikirim untuk sekolah di Cepu. Mereka semua akan kita serap untuk bekerja di proyek Blok Masela,” ungkap Bahlil dalam acara groundbreaking proyek tersebut, Kamis (16/7/2026).
Strategi rekrutmen pun akan dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan tenaga kerja lokal. Jika kebutuhan tenaga profesional belum terpenuhi dari tingkat lokal, barulah pemerintah akan melirik tenaga kerja dari luar daerah atau luar negeri. “Jangan sampai anak-anak daerah di sini menganggap investasi masuk, tapi tidak memprioritaskan mereka,” tegas Bahlil.
Potensi Penyerapan Tenaga Kerja
Proyek ini diproyeksikan menjadi mesin penggerak ekonomi besar bagi wilayah Maluku dengan angka penyerapan tenaga kerja yang signifikan:
-
Masa Konstruksi: Membutuhkan sekitar 12.000 tenaga kerja langsung.
-
Multiplier Effect: Sektor pendukung diprediksi menciptakan lapangan kerja hingga 36.000 posisi.
-
Masa Operasional: Menyerap sekitar 1.000 tenaga kerja profesional.
Tidak hanya tenaga kerja, pengusaha lokal pun akan mendapatkan porsi khusus. Bahlil menjamin bahwa pembangunan Blok Masela akan melibatkan pengusaha setempat agar pertumbuhan ekonomi dirasakan oleh masyarakat Tanimbar secara langsung, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Peringatan Keras: Anti-KKN
Di balik optimisme tersebut, Bahlil mengeluarkan peringatan tegas bagi seluruh pihak, terutama jajaran pemerintah daerah. Ia menekankan bahwa proyek sebesar ini tidak boleh dinodai oleh praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
“Jangan main KKN. Jangan karena tim sukses terus kalian dorong (untuk proyek), enggak boleh. Harus profesional,” ujar Bahlil dengan nada tinggi.
Ia juga meminta dukungan penuh dari aparat penegak hukum untuk mengawal proyek ini agar tetap berada di jalur yang benar. Bagi pemerintah, proyek ini bukan sekadar angka-angka ekonomi di atas kertas, melainkan sebuah amanah untuk menyejahterakan rakyat.
“Rakyat adalah bagian terpenting dari aset negara ini. Karena tujuan pembangunan kita adalah bagaimana mendorong mereka bisa sejahtera,” pungkasnya.
