BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, meminta Bupati Indramayu Lucky Hakim untuk berinovasi membangun daerahnya agar setara dengan kota-kota di Jepang.
Pernyataan tersebut disampaikan Dedi menyusul kunjungan Lucky ke Jepang yang dilakukan tanpa izin dari Kementerian Dalam Negeri.
Menurut Dedi, perjalanan Lucky ke Jepang disebut sebagai bentuk janji kepada anak-anaknya untuk berlibur. Kendati demikian, Dedi menegaskan bahwa seorang kepala daerah harus mampu beradaptasi tanpa harus ke luar negeri demi mengisi waktu libur.
“Kalau mengatakan bahwa kotanya tidak sebagus Jepang, bikin dong sebagus Jepang. Kotanya tidak seindah Labuan Bajo, bikin seindah Labuan Bajo, itu tugas pemimpin,” ujar Dedi di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa, (8/4)
Dedi menilai, upaya membahagiakan keluarga tak mesti dilakukan dengan bepergian ke luar negeri. Ia menekankan bahwa kepala daerah semestinya dapat menjadi contoh dengan menciptakan destinasi rekreasi di daerah yang dipimpinnya.
“Tapi kan bahagia tidak mesti di Jepang. Kalau saran saya, anak pejabat itu bahagianya harus di kabupaten, harus di kotanya, rekreasinya itu harus ada di kotanya,” tandasnya.
Tak hanya soal liburan, Dedi juga menyoroti persoalan sosial di Indramayu, khususnya fenomena penyapu koin jalanan yang dinilai membahayakan bagi pengendara dan warga yang terlibat.
Ia mendesak Pemerintah Kabupaten Indramayu, terutama Bupati Lucky Hakim, untuk segera merumuskan solusi jangka panjang agar para penyapu koin tidak kembali ke jalanan. Selama ini, menurut Dedi, penanganan hanya sebatas penertiban tanpa solusi menyeluruh.
“Jadi gini deh, apa sih di Indramayu selain infrastruktur yang harus dibenahi? Adalah yang nyapu koin. Saya sudah berkunjung ke situ sebelum jadi gubernur, nah ini kan kita harus mencari rumusan bagaimana mereka berhenti menyapu koin, karena dibubarin ada lagi,” kata Dedi.
Ia menambahkan, keberadaan penyapu koin jalanan berkaitan erat dengan ketiadaan lapangan kerja. Oleh karena itu, ia menilai penting bagi kepala daerah untuk menyediakan alternatif pekerjaan yang layak.
“Artinya harus ada pekerjaan, kira-kira pekerjaan apa di situ agar mereka tidak menyapu koin lagi? Kan ini harus dirumuskan karena itu sesuatu menurut saya kebudayaan tapi tidak ada unsur edukasi yang harus dibenahi,” ungkapnya.
