NEW YORK, AS – Amerika Serikat (AS) kembali menggunakan hak vetonya di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk memblokir rancangan resolusi yang mendesak gencatan senjata permanen di Jalur Gaza. Kejadian ini, yang terjadi pada Kamis (18/9/2025), menandai veto keenam AS terkait konflik Israel-Hamas yang telah berlangsung hampir dua tahun, memperburuk situasi kemanusiaan di wilayah yang dilanda kelaparan massal.
Resolusi tersebut, yang disusun oleh sepuluh anggota tidak tetap DK PBB sejak Agustus 2025, menyerukan penghentian tembak-menembak segera tanpa syarat, disertai pembebasan total sandera Israel.
Meski mendapat dukungan bulat dari 14 anggota DK PBB lainnya, veto AS membuat upaya diplomatik ini kandas total. Langkah ini datang tak lama setelah PBB secara resmi mendeklarasikan Gaza sebagai zona kelaparan akut, di mana jutaan warga sipil berjuang bertahan hidup di tengah blokade dan serangan berkepanjangan.
Situasi di Gaza semakin memprihatinkan, dengan laporan PBB mencatat lebih dari 18.000 anak dan 12.000 perempuan tewas sejak awal konflik.
Selain itu, korban jiwa mencakup lebih dari 1.400 tenaga medis dan 250 jurnalis, menjadikan perang ini sebagai salah satu tragedi kemanusiaan terburuk di abad ke-21.
Gambar warga Gaza yang berdesak-desakan mencari air dan makanan di reruntuhan kota menjadi simbol pilu dari veto yang terus-menerus ini.
Duta Besar Denmark untuk PBB, Christina Lassen, menyerukan aksi segera dalam pidatonya, dengan menyatakan, “Satu generasi berisiko hilang bukan hanya karena perang, tapi juga karena kelaparan dan keputusasaan.”
Ia menekankan bahwa resolusi ini seharusnya menjadi “pesan jelas” bagi dunia bahwa DK PBB tak boleh mengabaikan penderitaan warga sipil dan para sandera.
Sementara itu, Duta Besar Aljazair, Amar Bendjama, menyampaikan kekecewaan mendalam atas kegagalan resolusi, sambil meminta maaf kepada rakyat Palestina.
“Saudara dan saudari Palestina, maafkan kami. Dunia berbicara soal hak, tapi menolaknya bagi Palestina. Maafkan kami karena upaya tulus kami hancur di hadapan tembok penolakan ini,” ujarnya.
Bendjama juga menyoroti korban jiwa sipil yang mencengangkan, termasuk ribuan anak dan perempuan yang menjadi korban tak bersalah.
Dari kubu AS, Wakil Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah, Morgan Ortagus, membela veto tersebut dengan alasan resolusi gagal menyeimbangkan perspektif.
“Resolusi ini gagal mengecam Hamas atau mengakui hak Israel membela diri, dan keliru melegitimasi narasi palsu yang menguntungkan Hamas,” katanya.
Ortagus juga mempertanyakan metodologi deklarasi kelaparan PBB bulan lalu, menyebutnya bermasalah dan kurang akurat.
Reaksi keras juga datang dari pihak Palestina dan Israel. Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, menyebut veto AS sebagai penghalang bagi DK PBB untuk bertindak tegas.
“Ini menunjukkan bahwa ketika menyangkut kejahatan berat, penggunaan veto seharusnya tidak diizinkan,” tegasnya, menambahkan bahwa langkah ini mencegah dewan memenuhi mandatnya melindungi warga sipil.
Di sisi lain, Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, memuji veto AS sebagai dukungan moral bagi pertahanan negaranya.
“Bagi sebagian anggota Dewan, ini hanya pertunjukan. Bagi Israel, ini adalah kenyataan sehari-hari,” ungkapnya.
Danon menegaskan bahwa Israel tak memerlukan persetujuan internasional untuk melanjutkan operasi militernya di Gaza, dan berterima kasih atas sikap tegas AS.
Veto berulang ini memicu kritik luas dari komunitas internasional, yang melihatnya sebagai hambatan utama bagi perdamaian di Timur Tengah.
Para aktivis hak asasi manusia memperingatkan bahwa tanpa intervensi DK PBB, krisis Gaza berpotensi memicu gelombang pengungsi baru dan ketidakstabilan regional.
Saat ini, upaya diplomatik lain melalui mediator seperti Mesir dan Qatar terus berlangsung, meski prospeknya suram di tengah ketegangan yang meningkat.
