JAKARTA — Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Jakarta, Rabu (12/8), untuk membahas penguatan regulasi jalan tol agar ketergantungan pembangunan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat ditekan dan peran swasta diperbesar. FGD bertajuk “Penyelarasan Ekosistem Infrastruktur Jalan Tol untuk Pembangunan Indonesia yang Berkelanjutan” itu mempertemukan pemerintah, badan usaha jalan tol, akademisi, dan pelaku industri.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan pembangunan jalan tol yang berkelanjutan tidak bisa dijalankan sepihak oleh pemerintah dan menuntut seluruh pemangku kepentingan bergerak searah. Menurutnya, pembangunan jalan tol pada dasarnya menyambungkan produksi dengan pasar, investasi dengan lapangan kerja, serta pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan masyarakat.
Sejumlah materi turut dibahas dalam FGD, di antaranya soal investasi yang bankable dan berkelanjutan, kepastian pengusahaan, konsistensi terhadap Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT), mekanisme penyesuaian tarif, penerapan prinsip pembagian risiko yang adil (fair risk sharing), hingga pengelolaan dinamika bisnis yang dapat memengaruhi kepercayaan investor dan lembaga pembiayaan. Isu teknis lain seperti integrasi antarruas tol, pemanfaatan ruang milik jalan, tempat istirahat dan pelayanan (TIP), serta penerapan sistem transaksi nirsentuh Multi Lane Free Flow (MLFF) juga menjadi bahan diskusi, dengan mempertimbangkan kondisi jaringan yang ada, kebutuhan layanan, struktur pembiayaan, dan keberlanjutan investasi.
Peran Swasta Dinilai Kian Mendesak
Mantan Kepala Bappenas yang kini menjabat Dean and CEO ADB Institute, Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, menyampaikan bahwa manfaat ekonomi dari pembangunan jalan tol jauh lebih luas ketimbang sekadar penyediaan infrastruktur transportasi. Ia menilai keterlibatan swasta semakin penting di tengah besarnya kebutuhan pembangunan dan terbatasnya ruang fiskal negara, sehingga diperlukan model pembiayaan dan ekosistem pengusahaan yang mampu menarik investasi jangka panjang sekaligus memastikan manfaatnya dirasakan luas oleh masyarakat.
Pandangan senada disampaikan mantan Menteri Keuangan Chatib Basri, yang kini menjadi Visiting Scholar di Harvard CID dan Visiting Professor in Practice di London School of Economics. Ia menyoroti terbatasnya ruang APBN saat ini, yang menurutnya bukan hanya membatasi kapasitas pembiayaan infrastruktur, tetapi juga kemampuan pemerintah memberi insentif fiskal bagi pelaku usaha. Chatib Basri menyebut deregulasi dan kemudahan perizinan sebagai langkah yang perlu ditempuh, dengan catatan pemerintah dan otoritas terkait harus konsisten memenuhi komitmen yang telah mengikat dalam kontrak bersama pemegang konsesi. Ia menambahkan, untuk menarik investor asing yang bebas menempatkan modal di berbagai negara, Indonesia perlu menawarkan skema yang lebih kompetitif dibanding negara lain.
Kepala Kajian Transportasi, Real Estate, dan Studi Perkotaan LPEM FEB UI, Muhammad Halley Yudhistira, menambahkan bahwa manfaat ekonomi dari jaringan jalan tol akan meningkat sejalan dengan skala jaringan yang terbangun. Namun ia menilai laju pembangunan saat ini masih tertinggal dari kebutuhan riil, sementara kebutuhan modalnya telah melampaui kapasitas pembiayaan publik. Karena itu, percepatan pembangunan jalan tol dinilai bergantung pada optimalisasi peran swasta yang didukung ekosistem investasi yang sehat.
Data yang mengemuka dalam FGD menyebutkan panjang jaringan tol yang beroperasi saat ini telah melampaui 3.115 kilometer, dengan akumulasi nilai investasi mencapai Rp668 triliun dan diproyeksikan mendekati Rp1.000 triliun. Skala tersebut menempatkan sektor jalan tol sebagai penopang penting konektivitas dan pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga perluasan jaringan dinilai perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan dan keselamatan pengguna jalan.
Ketua Umum ATI Rivan A. Purwantono menyampaikan bahwa industri jalan tol telah bergeser dari sekadar penyedia infrastruktur fisik menjadi bagian dari ekosistem transportasi dan pembangunan nasional yang menopang mobilitas masyarakat, distribusi logistik, pertumbuhan ekonomi, hingga pengembangan wilayah. Menurutnya, peningkatan kualitas layanan dan keselamatan pengguna jalan perlu berjalan selaras dengan upaya menjaga keberlanjutan iklim investasi melalui penyelarasan arah kebijakan bersama.
Ia menyebut FGD ini sebagai langkah awal yang akan ditindaklanjuti secara konkret, baik melalui pembentukan kelompok kerja maupun penyelenggaraan forum diskusi serupa secara berkala, guna menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem jalan tol nasional.
