Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada publik usai pernyataannya mengenai “roda kehidupan masyarakat berjalan normal” di tengah bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Kalimantan menuai kritik tajam.
Pernyataan yang memicu polemik tersebut sebelumnya dilontarkan Suharyanto saat menghadiri Rapat Terbatas (Ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (23/9/2026).
Melalui keterangan resminya, Suharyanto mengklarifikasi bahwa diksi “normal” yang ia sampaikan merujuk pada indikator terbatas—seperti lalu lintas darat dan pertokoan yang masih beroperasi—bukan menandakan bahwa krisis lingkungan akibat kabut asap telah teratasi.
“Pernyataan tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengabaikan penderitaan masyarakat terdampak, ataupun mereduksi fakta menurunnya kualitas hidup warga akibat ancaman kabut asap,” ujar Suharyanto dalam unggahan resminya, Jumat (25/9/2026).
Akui Penerbangan dan Kesehatan Warga Kalimantan Terganggu
Suharyanto menegaskan, BNPB sangat menyadari kenyataan pahit yang dihadapi warga Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Pekatnya kabut asap di dua wilayah tersebut terbukti menurunkan kualitas udara secara drastis, memicu gangguan kesehatan, mengganggu aktivitas sekolah, hingga melumpuhkan rute penerbangan komersial dan helikopter pemadam.
Ia pun berjiwa besar mengakui bahwa pilihan kata yang digunakannya saat melapor kepada Presiden telah memicu salah paham dan menyakiti perasaan masyarakat terdampak.
“Saya memahami penggunaan kata ‘normal’ dapat menimbulkan persepsi seolah-olah kondisi masyarakat baik-baik saja. Untuk itu, saya memohon maaf jika pilihan kata tersebut dinilai memberi kesan bahwa pemerintah menganggap situasi bencana ini sebagai hal yang biasa. Bukan begitu maksud saya,” tuturnya.
Integrasikan Data dan Pastikan Pemadaman Terus Berjalan
Guna mencegah bias laporan di masa mendatang, BNPB berjanji akan terus memperbaiki dan mengintegrasikan seluruh data lapangan bersama kementerian/lembaga, TNI, Polri, hingga relawan Manggala Agni. Langkah ini diambil agar potret situasi yang sampai ke meja Presiden Prabowo selalu utuh dan akurat.
Suharyanto memastikan, operasi pemadaman darat dan udara (water bombing) tetap diprioritaskan demi memulihkan kualitas udara serta keselamatan warga Kalimantan.
“Pemerintah tidak pernah menganggap persoalan ini selesai. Keselamatan, kesehatan, dan kualitas hidup masyarakat yang terdampak karhutla selalu menjadi prioritas utama kami,” tegasnya menutup klarifikasi.
