JAKARTA – Bimo Wijayanto resmi ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengemban tugas strategis sebagai Direktur Jenderal Pajak menggantikan Suryo Utomo.
Penunjukan ini diumumkan usai pertemuan langsung antara Presiden dan Bimo di Istana Kepresidenan pada Selasa (20/5/2025).
Dalam kesempatan itu, Bimo menyatakan dirinya siap menjalankan arahan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan menunggu proses pelantikan yang akan diumumkan resmi oleh Kementerian Keuangan.
Kebijakan ini menandai langkah awal pemerintahan Prabowo dalam memperkuat sistem perpajakan sebagai penopang utama pendanaan negara.
Di hadapan Presiden, Bimo menerima mandat khusus untuk mereformasi Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) agar lebih transparan, akuntabel, dan memiliki integritas tinggi.
Upaya ini diharapkan dapat menunjang stabilitas fiskal dan memperkuat penerimaan negara di tengah tantangan ekonomi global.
“Saya diberikan mandat sesuai arahan Menkeu untuk bergabung dengan Kementerian Keuangan,” kata Bimo di kompleks Istana Presiden. Ia pun meminta publik bersabar hingga pengumuman resmi keluar dari Kemenkeu.
Fokus Reformasi Pajak dan Arahan Langsung dari Presiden
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya membangun sistem perpajakan nasional yang independen dan dapat dipercaya publik.
“Beliau memberikan banyak arahan, menegaskan komitmennya untuk memperbaiki sistem perpajakan Indonesia,” ungkap Bimo. Kepercayaan ini menjadi amanat besar bagi Bimo untuk membawa perubahan sistemik di lingkungan Ditjen Pajak.
Meski belum merinci secara teknis, Bimo mengisyaratkan akan ada terobosan kebijakan yang relevan dan berdampak langsung terhadap kualitas layanan pajak.
Ia juga mengakui bahwa seluruh strategi perubahan akan dirumuskan bersama Menteri Keuangan sebagai otoritas utama fiskal negara. “Saya belum bisa memberikan kepada publik karena harus berkonsultasi dengan Menkeu,” ujarnya.
Penunjukan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa Prabowo ingin menjaga kesinambungan reformasi fiskal, namun dengan sentuhan kepemimpinan baru yang adaptif terhadap tantangan digital dan transparansi.
Bimo menegaskan bahwa arahan Presiden mencakup fokus penguatan pada sisi penerimaan negara demi kelancaran program prioritas nasional lima tahun ke depan.***
