MIANGAS — Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengidentifikasi kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara. Hasil peninjauan langsung di wilayah perbatasan Indonesia-Filipina itu akan menjadi bahan evaluasi untuk merumuskan program pembangunan selanjutnya.
Maruli mengunjungi Pulau Miangas pada Kamis (22/10/2026) untuk melihat kondisi lapangan sekaligus mengevaluasi berbagai kebutuhan yang masih harus ditangani pemerintah. Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian meliputi penyediaan sumur bor, pembangunan jalan desa, hingga revitalisasi sekolah.
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi kawasan perbatasan serta kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi. BNPPDT menghimpun berbagai persoalan di lapangan sebagai dasar pembahasan dan penyusunan langkah tindak lanjut.
“Sebenarnya saya sudah berencana untuk datang ke sini untuk melihat, sekaligus mengevaluasi apa lagi yang mau dikerjakan,” ujar Maruli.
Dalam peninjauan itu, Maruli mendatangi sejumlah lokasi strategis, yakni Pos Pengamanan Perbatasan Miangas, SMP Nanusa Miangas, Titik Nol Pulau Miangas, serta Kantor Border Crossing Station (BCS).
Peninjauan tersebut menjadi bagian dari upaya memetakan kebutuhan pembangunan di wilayah terdepan Indonesia, termasuk infrastruktur dasar yang mendukung aktivitas masyarakat dan akses terhadap layanan pendidikan.
Selain mengidentifikasi kebutuhan fisik, BNPPDT juga memberi perhatian pada aspek kesejahteraan warga. Berbagai persoalan yang ditemukan akan dikumpulkan dan dikaji untuk menentukan langkah yang sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat setempat.
Maruli mengatakan, hasil identifikasi tersebut perlu dibahas lebih lanjut agar program pembangunan dapat berlanjut dan disusun berdasarkan persoalan nyata di lapangan.
“Saya kira ada beberapa hal yang mungkin nanti kita perlu diskusikan supaya semua program itu bisa berlanjut. Sementara ini saya mengumpulkan apa kira-kira permasalahan-permasalahannya, nanti kita cari ide-ide apa yang bisa kita lakukan,” katanya.
Pembahasan tersebut juga akan menjadi bahan untuk mengidentifikasi program yang memungkinkan dilaksanakan pada tahun berikutnya. Namun, kebutuhan yang ditemukan dalam kunjungan ini masih akan dikaji sebelum ditentukan bentuk tindak lanjutnya.
Maruli menambahkan, peninjauan langsung tidak hanya dilakukan di Pulau Miangas. Ia berencana melanjutkan kunjungan ke sejumlah kawasan perbatasan lain untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan pembangunan di berbagai wilayah Indonesia.
Dengan menjaring persoalan secara langsung, BNPPDT diharapkan memiliki bahan evaluasi yang lebih menyeluruh dalam menyusun program pembangunan kawasan perbatasan. Identifikasi tersebut juga menjadi salah satu pertimbangan agar perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.
Dalam kunjungan ke Miangas, Maruli didampingi Sekretaris BNPPDT Makhruzi Rahman, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Nurdin, Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Edi Nurhabad, serta Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat Topri Daeng Balaw.
Melalui peninjauan tersebut, BNPPDT menghimpun kebutuhan pembangunan di Pulau Miangas, mulai dari infrastruktur dasar hingga fasilitas pendidikan. Hasilnya akan menjadi bahan pembahasan untuk menentukan langkah pembangunan berikutnya, dengan mempertimbangkan kondisi lapangan dan kebutuhan masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia-Filipina.
