JAKARTA – Pemerintah menjamin layanan kesehatan tanpa biaya bagi petugas, relawan, dan masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk dampak paparan asap.
Kebijakan yang melibatkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ini diperkuat dengan instruksi agar puskesmas dan klinik di wilayah terdampak memberikan pelayanan selama 24 jam.
Direktur Kesehatan Lingkungan Kemenkes, Dr. dr. Ten Suyanti, menjelaskan perlindungan kesehatan tidak hanya berupa pengobatan gratis, tetapi juga mencakup upaya pencegahan bagi personel yang bertugas memadamkan kebakaran.
Dukungan tersebut meliputi penyediaan masker khusus pemadam kebakaran, pemberian vitamin, serta pemeriksaan kesehatan secara rutin untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan selama operasi.
“Kita juga cek rutin dan pemberian vitamin yang kita bantu dari pemerintah. Dan ya relawan tentunya gratis ya. Enggak hanya relawan, harusnya semua kasus yang terkait karhutla ini tidak ditarik biaya,” kata Ten di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, mengatakan fasilitas kesehatan di daerah terdampak telah diminta beroperasi sepanjang hari untuk mempercepat penanganan medis bagi petugas maupun warga.
“Puskesmas ataupun klinik yang ada dibuka. Mereka adalah garda terdepan, terlindungi,” ujar Berton.
Sebanyak 71.878 Personel Dikerahkan di Enam Provinsi
BNPB mencatat sebanyak 71.878 personel gabungan telah dikerahkan untuk mendukung penanganan karhutla di enam provinsi prioritas hingga Oktober 2026.
Kekuatan tersebut melibatkan unsur TNI-Polri, pemadam kebakaran, Kementerian Kehutanan, Manggala Agni, dinas kehutanan daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta relawan Masyarakat Peduli Api (MPA).
Kalimantan Tengah menjadi wilayah dengan jumlah personel terbanyak, yakni 16.387 orang, disusul Riau dengan 14.837 personel dan Kalimantan Barat sebanyak 14.458 personel.
Sumatra Selatan menempati urutan berikutnya dengan 12.285 personel, sementara Kalimantan Selatan melibatkan 7.927 personel dan Jambi sebanyak 5.984 personel.
Besarnya jumlah personel yang diterjunkan menunjukkan penanganan karhutla membutuhkan kolaborasi lintas instansi sekaligus perlindungan kesehatan bagi petugas yang menghadapi asap dan kondisi kerja berisiko.
Pemda Dilibatkan untuk Memastikan Layanan Gratis
BNPB juga mengoordinasikan kebijakan pengobatan tanpa pungutan dengan pemerintah daerah, termasuk melalui rapat koordinasi nasional, agar perlindungan kesehatan dapat menjangkau seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla.
Langkah ini ditujukan untuk memastikan petugas lapangan, relawan, dan masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat kebakaran memperoleh akses pelayanan medis tanpa biaya.
Pemerintah berharap kesiapan fasilitas kesehatan selama 24 jam, pemeriksaan berkala, serta dukungan perlengkapan pelindung dapat membantu menjaga keselamatan personel sekaligus mempercepat penanganan dampak karhutla.***
