JAKARTA – Pemerintah pusat menyalurkan bantuan anggaran sebesar Rp1,235 triliun kepada tujuh provinsi dan 35 kabupaten/kota yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan tingkat keparahan tinggi.
Penyaluran dana tersebut dilakukan dalam dua tahap, yakni pada 7 September dan 22 Oktober 2026, sebagai tindak lanjut instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penanganan kebakaran.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono mengatakan, transfer tahap kedua telah diselesaikan pada Kamis, 22 Oktober 2026.
“Hari ini bantuan pemerintah pusat tahap kedua tersebut sudah ditransfer. Total bantuan pemerintah pusat adalah sebesar Rp1,235 triliun,” kata Sugiono dalam keterangannya.
Tujuh Provinsi Penerima Bantuan Karhutla
Dana tersebut dialokasikan untuk mendukung penanganan karhutla di Sumatra dan Kalimantan, dengan penerima meliputi tujuh provinsi berikut:
- Sumatera Selatan
- Jambi
- Riau
- Kalimantan Barat
- Kalimantan Tengah
- Kalimantan Selatan
- Kalimantan Timur
Selain pemerintah provinsi, bantuan juga disalurkan kepada 35 pemerintah kabupaten/kota yang menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan.
Perlindungan Warga Jadi Prioritas
Sugiono menjelaskan, Presiden Prabowo terus memantau perkembangan karhutla dan pelaksanaan penanganannya secara langsung setiap hari.
Pemerintah mengarahkan agar penggunaan bantuan mengutamakan keselamatan warga, termasuk penyediaan layanan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak asap kebakaran.
Dukungan pemulihan juga mencakup penyediaan fasilitas rumah oksigen serta penanganan warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Anggaran untuk Peralatan dan Operasi Pemadaman
Setelah kebutuhan masyarakat terpenuhi, dana bantuan diprioritaskan untuk memperkuat operasi pemadaman serta pengendalian kebakaran di wilayah terdampak.
Kebutuhan yang didukung meliputi alat pelindung diri, pompa dan tangki air, selang pemadam, serta peralatan penyuntikkan air untuk lahan gambut.
Pemerintah juga mengalokasikan dukungan bagi pembangunan sumur bor, operasional lapangan, dan mobilisasi personel guna memperluas jangkauan pemadaman.
Sekitar 71 Ribu Personel Dikerahkan
Menurut Sugiono, sekitar 71 ribu personel saat ini terlibat dalam berbagai operasi penanganan karhutla melalui jalur darat maupun udara.
Pemerintah turut memprioritaskan dukungan logistik bagi petugas agar operasi pemadaman dapat berlangsung secara berkelanjutan di lokasi terdampak.
Sugiono menegaskan, penanganan karhutla membutuhkan kerja sama lintas unsur, termasuk partisipasi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan kebakaran.
“Bantuan tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan tanggap darurat karhutla, kemudian membantu masyarakat yang terdampak semaksimal mungkin, dan juga merupakan wujud dari upaya keras pemerintah dalam rangka menangani kebakaran hutan dan lahan,” katanya.
Melalui bantuan Rp1,235 triliun tersebut, pemerintah berharap respons darurat semakin efektif, dampak kebakaran terhadap kesehatan masyarakat dapat ditekan, dan upaya pemadaman di tujuh provinsi terdampak berjalan lebih cepat.***
