JATENG – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Komisi XIII DPR RI dan Pemerintah Kabupaten Temanggung menggelar Dialog Kebangsaan guna memperkuat moderasi beragama dan komitmen terhadap ideologi Pancasila. Kegiatan ini berlangsung di Pendopo Pengayoman Temanggung pada Kamis (7/8), diikuti oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, serta organisasi kemasyarakatan keagamaan.
Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono menegaskan pentingnya sinergi seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan dan memperkuat moderasi beragama.
Ia menilai kegiatan ini sebagai bagian dari upaya sistematis dan berkelanjutan dalam membangun ketahanan nasional dari pengaruh radikalisme dan intoleransi.
“Alhamdulillah kita dengan Komisi XIII DPR RI dan Pemkab Temanggung hari ini melakukan Dialog Kebangsaan sebagai bagian dari langkah-langkah kita yang sistematis berkesinambungan dan berkelanjutan dalam memperkuat moderasi beragama, di mana salah satu prinsipnya adalah komitmen kebangsaan yakni setia pada ideologi Pancasila,” ujarnya melalui keterangan tertulis.
Dalam pemaparannya, Eddy mengungkapkan tiga faktor utama yang berkontribusi terhadap penyebaran intoleransi, yaitu keluarga, lembaga pendidikan, dan media sosial. BNPT, katanya, telah menjalin kerja sama dengan berbagai kementerian dan institusi untuk menekan penyebaran paham intoleran di masyarakat.
“Pertama, keluarga. Ini penting karena keluarga adalah pranata sosial terkecil dalam masyarakat. Keluarga ini tempat mendidik anak-anak agar nilai keagamaan dan toleransi dapat berkembang. Kedua, lembaga pendidikan di mana kami sudah menggandeng Mendikti, Mendikdasmen, Kemenag, dan Kemensos untuk memasukkan kurikulum yang berkaitan dengan dialog kebangsaan. Ketiga, media sosial, di mana generasi muda saat ini dekat dengan gadget,” jelasnya.
Eddy juga menjelaskan strategi BNPT dalam melawan narasi ekstremisme digital, salah satunya dengan membentuk Duta Damai dari kalangan generasi muda. Mereka bertugas menyebarkan pesan-pesan perdamaian, toleransi, dan cinta Tanah Air melalui media sosial.
Sementara itu, Wakil Bupati Temanggung drg. Nadia Muna menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan moderasi beragama di daerahnya. Ia menyebut, Pemkab Temanggung mengusung semangat inklusif dalam pembangunan daerah melalui tagline “Temanggung untuk Semua“.
“Kabupaten Temanggung memberikan atmosfer positif dalam menciptakan kondisi yang baik melalui ‘Temanggung untuk Semua‘, artinya Temanggung yang sejahtera, berkelanjutan, inklusif dan aman. Aman adalah keinginan masyarakat agar bisa terlindungi dari segala bentuk ancaman terorisme dan selaras dengan tujuan BNPT,” tutur Nadia.
Anggota Komisi XIII DPR RI, Vita Ervina yang turut hadir, menyoroti pentingnya daerah-daerah lain di Indonesia meneladani nilai-nilai toleransi di Temanggung. Salah satu contoh nyata, menurutnya, adalah keberadaan Kampung Moderasi di Desa Getas, yang dikenal sebagai simbol pluralisme dan harmoni antarumat beragama.
“Desa Getas dikenal dengan pluralisme agama melalui 33 tempat ibadah lintas agama, kegiatan gotong royong, pendidikan moderasi beragama, hingga tradisi Nyadran di mana masyarakat desa menggelar doa bersama untuk para leluhur berdasarkan agama masing-masing warga,” ungkap Vita.
Kolaborasi antara BNPT, DPR RI, dan Pemkab Temanggung ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam membangun ketahanan nasional melalui penguatan nilai kebangsaan, toleransi, dan moderasi beragama yang inklusif dan berkelanjutan.
