Kondisi keuangan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan kembali berada dalam tekanan hebat. Istilah “lebih besar pasak daripada tiang” tampaknya cocok menggambarkan situasi terkini, di mana rasio klaim jaminan kesehatan meroket hingga menyentuh angka 108,72% per April 2026.
Artinya, uang yang harus digelontorkan BPJS Kesehatan untuk membayar biaya berobat masyarakat jauh melampaui total pendapatan iuran yang berhasil dikumpulkan. Menurut catatan manajemen, tren tekor di atas 100% ini terus terjadi secara beruntun sejak tahun 2023 lalu.
“Secara histori, sejak awal penyelenggaraan JKN, rasio klaim program JKN telah berada di atas 100%. Hal ini menunjukkan tingginya tekanan antara pendapatan dan biaya pelayanan kesehatan. Setelah sempat membaik pada tahun 2019, tahun 2023 rasio klaim kembali meningkat dan pada April 2026 telah mencapai 108,72%,” ungkap Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Rincian Angka: Tekor Rp5,2 Triliun dalam Empat Bulan
Ketidakseimbangan ini terlihat jelas dari neraca keuangan berjalan hingga kuartal pertama tahun ini. Pertumbuhan biaya pelayanan kesehatan terbukti berlari jauh lebih cepat ketimbang pertumbuhan kepesertaan dan iuran:
-
Beban Pelayanan Kesehatan: Rp65,03 triliun.
-
Total Pendapatan Iuran: Rp59,80 triliun.
-
Selisih Defisit: Rp5,23 triliun.
Prihati mengingatkan, jika tren ketimpangan ini dibiarkan terus melaju tanpa adanya intervensi atau penyesuaian regulasi, maka tingkat ketahanan dana jaminan sosial kesehatan nasional berpotensi menghadapi ancaman kolaps yang jauh lebih besar di masa depan.
“Jurus” Penyelamatan BPJS Kesehatan Demi Tambal Anggaran
Guna menjaga keberlanjutan program kesehatan gratis bagi ratusan juta rakyat Indonesia ini, BPJS Kesehatan kini tengah mengencangkan ikat pinggang dan melancarkan dua strategi utama:
1. Memburu Pendapatan Iuran (Sektor Hulu)
BPJS Kesehatan memperketat pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan/badan usaha dalam mendaftarkan karyawannya. Selain itu, mereka agresif melakukan reaktivasi (mengaktifkan kembali) peserta nonaktif, memperkuat sistem penagihan, serta memanfaatkan teknologi digital. Strategi berburu iuran ini sukses menyumbang tambahan pendapatan hingga Rp2,3 triliun sepanjang tahun 2025.
2. Menjaga Mutu & Efisiensi Layanan (Sektor Hilir)
BPJS Kesehatan melakukan reformasi pada efektivitas layanan medis. Caranya adalah dengan memperkuat fasilitas kesehatan tingkat pertama (Faskes Primer/Puskesmas/Klinik), memperketat sistem rujukan berjenjang agar tepat sasaran, serta meningkatkan sistem verifikasi dan validasi klaim rumah sakit untuk menghindari kecurangan (fraud).
Penghematan dan optimalisasi biaya manfaat dari strategi efisiensi ini berhasil menyelamatkan anggaran sebesar Rp13,18 triliun pada tahun 2025.
