BEKASI – Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengapresiasi pertemuan serikat pekerja dan pengusaha yang mulai membahas rancangan RUU Cipta Kerja (RUU Ciptaker) secara bersama.
Menurut Kapolri, komunikasi sejak tahap awal dapat menjadi fondasi untuk meredam perbedaan kepentingan dalam hubungan industrial.
Pernyataan itu disampaikan saat Kapolri menghadiri Konsolidasi Akbar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di MM2100, Bekasi, Jumat (11/9/2026).
Kegiatan bertema “Hubungan Industrial, Berkeadilan dan Kondusivitas Investasi” tersebut diikuti sekitar 2.000 pekerja dari sekitar 1.200 perusahaan.
Kapolri menilai keterlibatan serikat pekerja dan Apindo dalam pembahasan draf RUU Ciptaker menjadi langkah positif yang perlu diteruskan.
“Saya sangat senang mendengar bahwa pembicaraan terkait dengan draf Undang-Undang Ciptaker dimulai dengan pembicaraan bersama antara teman-teman dari serikat pekerja dengan Apindo.”
“Ini adalah permulaan yang sangat baik dan tentunya harus dipertahankan,” kata Kapolri.
Ia menyebut perbedaan pandangan antara pekerja dan pengusaha merupakan sesuatu yang normal dalam hubungan industrial.
Namun, persoalan tersebut harus diupayakan selesai melalui dialog dan musyawarah dengan tetap menjaga hak pekerja serta keberlangsungan perusahaan.
Kapolri menilai keseimbangan kepentingan menjadi semakin penting karena kondisi ekonomi dan geopolitik global ikut memengaruhi dunia usaha serta tenaga kerja.
Ia juga meminta pengusaha memandang pekerja sebagai aset dan mitra yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan perusahaan.
“Kalau kita bicara kesejahteraan buruh, perusahaannya juga harus tetap hidup dan berkembang. Di situlah kita harus menemukan titik keseimbangan untuk kepentingan bersama,” ujarnya.
Menurut Kapolri, hubungan industrial yang sehat dapat berjalan apabila kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan bisnis ditempatkan dalam satu kepentingan bersama.
Ia turut menyoroti pentingnya menjaga keamanan kawasan industri demi menciptakan iklim investasi yang tetap stabil dan menarik bagi pelaku usaha.
Pemerintah, lanjutnya, terus mendorong investasi dan hilirisasi agar potensi ekonomi Indonesia mampu menghasilkan lebih banyak lapangan pekerjaan.
Kapolri menyebut kekayaan sumber daya alam dan besarnya pasar domestik menjadi modal penting Indonesia untuk memperkuat perekonomian.
Namun, potensi tersebut perlu didukung kepastian hukum, keamanan investasi, serta hubungan industrial yang berlangsung secara sehat.
Kapolri meminta perusahaan segera melaporkan aksi premanisme, pungutan liar, dan berbagai gangguan keamanan yang terjadi di kawasan industri.
Polri, kata dia, akan menindaklanjuti laporan tersebut untuk memastikan kegiatan usaha dan investasi dapat berlangsung dengan aman.
Meski demikian, keamanan investasi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan kepentingan pekerja dan ketentuan ketenagakerjaan.
“Investasi harus tetap kondusif, tetapi hak-hak buruh juga harus terus dijaga dan diperjuangkan. Semua harus berjalan seimbang,” tegasnya.
Kapolri optimistis sinergi pemerintah, pengusaha, investor, dan pekerja dapat memperkuat hilirisasi sekaligus memperluas kesempatan kerja.
Ia juga mengapresiasi SMK Mitra Industri MM2100 yang dinilai menunjukkan pentingnya kolaborasi pendidikan dan dunia industri dalam mencetak tenaga kerja berkualitas.
Menurut Kapolri, pekerja Indonesia tidak cukup hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga perlu dipersiapkan untuk menduduki posisi manajerial dan strategis.
“Dengan semangat kebersamaan antara pengusaha, investor, buruh dan pemerintah, kita yakin Indonesia bisa mencapai cita-citanya menjadi negara maju,” pungkas Kapolri.***
