JAKARTA – Perum Bulog menggencarkan kolaborasi lintas lembaga untuk mempercepat distribusi beras SPHP di Indonesia.
Langkah ini melibatkan Pegadaian hingga lembaga pemasyarakatan demi menjaga harga dan pasokan pangan stabil.
Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan sinergi lintas sektor menjadi kunci percepatan distribusi.
“Untuk strategi yang kami lakukan dalam rangka percepatan distribusi beras SPHP, kita libatkan seluruh stakeholder pemerintahan,” ujarnya, Minggu (2/11/2025).
Gerai Pegadaian kini menjadi titik distribusi baru untuk menjangkau wilayah yang lebih luas di seluruh Indonesia.
Bulog juga bekerja sama dengan Kemenimipas agar lapas menyerap beras SPHP dalam memenuhi kebutuhan harian warga binaan.
“Ditambah lagi juga dengan kerja sama kami dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas),” tambah Rizal.
Sinergi bersama TNI, Polri, hingga instansi daerah memperkuat efektivitas distribusi dan bantuan pangan nasional.
“Ditambah lagi dengan adanya nanti penyaluran bantuan pangan yang sudah bergulir saat ini,” kata Rizal.
Hingga kini, distribusi beras SPHP telah menembus lebih dari 560 ribu ton di berbagai daerah Indonesia.
“Ini menunjukkan masyarakat betul-betul senang dan menyukai beras SPHP,” tutur Ahmad Rizal Ramdhani.
Bulog optimistis kerja sama ini memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus menjaga stabilitas harga beras.
Program SPHP tahun 2025 menargetkan penyaluran hingga 1,5 juta ton dengan penyesuaian terhadap produksi nasional.
Pada Januari–Februari 2025, SPHP disalurkan 181,1 ribu ton sebelum dihentikan sementara saat panen raya.
Kebijakan penghentian sementara dilakukan demi menjaga harga gabah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Setelah panen usai, distribusi dibuka kembali sejak Juli dan ditargetkan mencapai 1,3 juta ton hingga Desember.
Harga eceran tertinggi (HET) beras SPHP tetap Rp12.500–Rp13.500 per kilogram sesuai zona wilayah nasional.
Pembelian dibatasi dua kemasan per orang dan tidak boleh diperjualbelikan kembali demi pemerataan pasokan.
Bulog terus berkomitmen menjaga keseimbangan harga pangan dengan dukungan aktif seluruh lembaga pemerintah.
Langkah strategis ini diharapkan memastikan ketersediaan beras SPHP merata hingga pelosok Tanah Air.***
