JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, mendesak Polri untuk segera menindaklanjuti dugaan penyelundupan senjata dari Australia ke Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Desakan ini muncul setelah penangkapan dua warga Australia yang diduga terlibat dalam jaringan pasokan senjata untuk kelompok separatis tersebut, yang berpotensi mengancam stabilitas keamanan di Papua.
Kasus ini mencuat setelah Kepolisian Federal Australia (AFP) dan Kepolisian Queensland menangkap dua pria di wilayah New South Wales dan Queensland pada Sabtu (13/9/2025).
Keduanya didakwa melanggar regulasi perdagangan senjata api lintas batas negara, dengan potensi hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dugaan pasokan senjata dan peralatan militer ini ditujukan kepada Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-OPM (TPNPB-OPM), yang dikenal sebagai sayap bersenjata OPM.
TB Hasanuddin, yang juga dikenal sebagai mantan jenderal TNI, menekankan pentingnya respons cepat dari pemerintah Indonesia. Ia menyoroti perlunya koordinasi lintas lembaga untuk membongkar jaringan penyelundupan senjata OPM yang berpotensi mengganggu keamanan perbatasan.
Selain itu, jalur diplomatik harus dimanfaatkan secara maksimal untuk memperoleh data intelijen yang akurat dari pihak Australia.
“Kedutaan Besar Republik Indonesia di Canberra perlu segera menggali informasi lebih dalam mengenai proses peradilan kedua warga Australia itu. Sekaligus memfasilitasi pertukaran informasi antara Indonesia dan Australia terkait jejaring serta modus penyelundupan senjata,” kata TB Hasanuddin, Senin (15/9/2025).
Penangkapan kedua tersangka ini menjadi sorotan karena menunjukkan adanya kemungkinan kolaborasi internasional dalam mendukung aktivitas OPM.
Otoritas Australia menyatakan bahwa investigasi masih berlangsung, dengan fokus pada jejak transaksi senjata yang melibatkan perbatasan Indonesia-Australia.
Hal ini sejalan dengan kekhawatiran DPR mengenai maraknya penyelundupan senjata OPM, yang selama ini menjadi isu sensitif di kawasan Papua.
Dari sisi Polri, meski belum ada pernyataan resmi terkait kasus ini, desakan DPR diharapkan mendorong peningkatan patroli perbatasan dan kerjasama intelijen dengan negara tetangga.
Komisi I DPR sendiri terus memantau perkembangan situasi ini, termasuk potensi dampaknya terhadap kebijakan pertahanan nasional.
Kasus dugaan penyelundupan senjata OPM dari Australia ini tidak hanya menguji hubungan bilateral Indonesia-Australia, tetapi juga menjadi pengingat akan urgensi penguatan keamanan di wilayah rawan konflik.
Pemerintah diharapkan segera bertindak untuk mencegah eskalasi yang lebih luas, sambil menjaga stabilitas regional.
