JAKARTA — Digitalisasi pendaftaran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) telah diterapkan di 153 kabupaten dan kota yang tersebar di 38 provinsi selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Hingga kini, lebih dari tiga juta keluarga telah terdaftar dalam sistem tersebut, sebelum penerapannya diperluas secara nasional dengan target 49 juta keluarga.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan perkembangan itu dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
“Perlindungan sosial kita sadari harus semakin tepat sasaran, mudah, dan bermartabat. Per hari ini, digitalisasi pendaftaran bantuan sosial untuk program PKH telah berjalan di 153 kabupaten dan kota pada 38 provinsi,” kata Prabowo.
Pendaftaran Bansos Tanpa Biaya
Digitalisasi pendaftaran mengubah mekanisme pengajuan dan pemeriksaan kelayakan penerima bantuan sosial. Masyarakat yang sebelumnya harus datang langsung untuk mengurus dokumen kini dapat melakukan pendaftaran tanpa biaya.
Menurut Prabowo, keluarga kurang mampu sebelumnya harus mengeluarkan sekitar Rp150 ribu untuk biaya perjalanan, pengurusan dokumen, fotokopi, hingga menanggung kehilangan pendapatan akibat waktu kerja yang tersita.
Selain mengurangi beban biaya, sistem digital juga mempercepat proses verifikasi penerima bantuan. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat berlangsung selama 75 hingga 200 hari kini bisa diselesaikan dalam hitungan menit atau jam.
“Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya memerlukan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam,” ujar Prabowo.
Presiden menilai masyarakat tidak seharusnya dibebani biaya tambahan hanya untuk membuktikan kondisi ekonomi mereka. Pemerintah juga diminta mengurangi pengulangan penyerahan data, terutama terhadap informasi yang telah tersimpan dalam sistem negara.
“Digitalisasi pada program perlindungan sosial harus kita terus perluas pada semua program bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan juga subsidi,” tegasnya.
Bagian dari Agenda Pro-Kesra
Perluasan digitalisasi perlindungan sosial merupakan bagian dari implementasi agenda pro kesejahteraan rakyat atau Pro-Kesra terintegrasi. Melalui transformasi layanan tersebut, pemerintah berupaya meningkatkan ketepatan sasaran penerima, memperkuat transparansi, serta mempermudah akses masyarakat terhadap bantuan.
Dalam pidatonya, Prabowo juga memperkenalkan dua penerima manfaat program perlindungan sosial yang hadir dalam sidang kenegaraan. Keduanya adalah Susana dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan Margaret Lita Roy dari Kupang, Nusa Tenggara Timur.
Susana bekerja sebagai buruh harian dengan mengupas bawang. Ia memperoleh upah Rp700 untuk setiap kilogram bawang yang dikupas. Menurut Prabowo, bantuan PKH dan Program Sembako membantu Susana memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya.
“Hari ini hadir bersama kita Ibu Susana dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian mengupas bawang dengan upah Rp700 per kilogram. Program Keluarga Harapan dan Program Sembako membantu menjaga pendidikan anak-anaknya,” tutur Prabowo.
Sementara itu, Margaret Lita Roy disebut tumbuh dalam kondisi sulit dan tidak pernah mengenyam pendidikan. Pada usia 38 tahun, ia tetap berdagang sambil merawat tantenya yang berusia 80 tahun.
Margaret menerima bantuan sosial Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) berupa beras dan minyak. Bantuan tersebut menjadi salah satu penopang kebutuhan keluarganya.
Bansos Tidak Gantikan Kerja Keras
Prabowo menegaskan, bantuan sosial tidak dirancang untuk menggantikan semangat maupun usaha masyarakat. Kehadiran negara, kata dia, ditujukan untuk memastikan kerja keras rakyat tidak terhambat atau berakhir sia-sia akibat keterbatasan ekonomi dan akses terhadap pelayanan dasar.
Ia juga menyampaikan bahwa pembangunan nasional merupakan proses panjang yang membutuhkan kesinambungan. Program-program yang berjalan dalam pemerintahan saat ini, termasuk perlindungan sosial, tidak terlepas dari fondasi yang dibangun oleh pemerintahan sebelumnya.
Presiden menyatakan pemerintah akan meningkatkan, memperbaiki, dan memperluas program yang telah dirintis oleh para pemimpin terdahulu. Keberlanjutan tersebut, menurutnya, merupakan bagian dari proses pembangunan Indonesia.
“Semua yang kita alami, hasil dari kepemimpinan Bung Karno, kepemimpinan Pak Harto, kepemimpinan Pak Habibie, kepemimpinan Gus Dur, kepemimpinan Ibu Megawati, sekarang kita teruskan,” pungkasnya.
