JAKARTA – Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencapai 57,4 persen menjelang dua tahun masa pemerintahan. Meski mayoritas responden menyatakan puas, sejumlah sektor masih mendapatkan penilaian negatif, terutama ekonomi serta lingkungan hidup dan penanganan bencana.
Angka tersebut berdasarkan hasil survei Indonesia Center for Politics & Law Studies (IndocPolls) yang dilaksanakan pada 15–20 Oktober 2026. Direktur Komunikasi IndocPolls, Taufik Ch, mengungkapkan sebanyak 7,3 persen responden menyatakan sangat puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.
Sementara itu, tingkat ketidakpuasan mencapai 40 persen, termasuk 3,7 persen responden yang mengaku sangat tidak puas. Adapun 2,6 persen lainnya menyatakan tidak tahu atau tidak memberikan jawaban.
“Kepuasan publik menyentuh angka 57,4 persen pada dua tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran,” ungkap Taufik dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (30/10/2026).
Pertahanan dan Keamanan Jadi Sektor dengan Kepuasan Tertinggi
Berdasarkan penilaian terhadap sejumlah bidang pemerintahan, sektor pertahanan dan keamanan memperoleh tingkat kepuasan tertinggi, yakni 70,4 persen. Sebanyak 24,9 persen responden menyatakan tidak puas, sedangkan 4,7 persen lainnya tidak tahu atau tidak menjawab.
Taufik menilai latar belakang Prabowo sebagai mantan perwira militer dan pengalamannya menjabat Menteri Pertahanan menjadi salah satu faktor yang berkaitan dengan tingginya penilaian masyarakat terhadap sektor tersebut.
“Dalam masa yang singkat, Prabowo berupaya mengejar ketertinggalan Indonesia dalam pemenuhan Minimum Essential Force (MEF) dengan pengadaan sejumlah alutsista strategis dan modern,” lanjut Taufik.
Bidang penegakan hukum dan pemberantasan korupsi menempati posisi berikutnya dengan tingkat kepuasan 62,1 persen. Sebanyak 34,1 persen responden menyatakan tidak puas dan 3,2 persen lainnya tidak tahu atau tidak menjawab.
Menurut Taufik, pengungkapan sejumlah perkara korupsi, termasuk kasus yang berkaitan dengan program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), turut memengaruhi penilaian masyarakat.
“Di era Prabowo-Gibran, kasus-kasus korupsi besar diungkap tanpa pandang bulu, termasuk yang menyasar program andalan Prabowo seperti program makan bergizi gratis (MBG),” tandasnya.
Sementara itu, tingkat kepuasan terhadap bidang politik dan stabilitas mencapai 54,3 persen. Bidang pendidikan dan kesehatan memperoleh 51,9 persen, sedangkan kebudayaan dan kehidupan beragama mencatatkan 50,1 persen.
Taufik menjelaskan, meskipun terdapat sejumlah gejolak sosial-politik, kondisi tersebut dinilai belum mengarah pada ketidakstabilan pemerintahan.
“Meskipun terjadi guncangan dan gejolak sosial-politik, tapi tidak mengarah pada situasi ketidakstabilan, dengan besarnya dukungan partai-partai dan berbagai kekuatan politik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran,” terang Taufik.
Ekonomi dan Lingkungan Hidup Mendapat Penilaian Rendah
Berbeda dengan sektor pertahanan dan keamanan, bidang ekonomi justru memperoleh tingkat kepuasan lebih rendah dibandingkan ketidakpuasan masyarakat.
Dalam survei tersebut, kepuasan terhadap kinerja pemerintah di sektor ekonomi tercatat 43,8 persen. Sementara itu, 50,6 persen responden menyatakan tidak puas dan 5,6 persen lainnya tidak tahu atau tidak menjawab.
Taufik menyoroti sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat, mulai dari pelemahan nilai tukar rupiah, penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), hingga pergantian Menteri Keuangan.
“Melemahnya nilai tukar rupiah dan anjloknya IHSG, hingga pergantian pos Menteri Keuangan setiap tahun menjadi indikator masalah serius di bidang ekonomi yang harus dihadapi Prabowo,” katanya.
Penilaian terendah tercatat pada sektor lingkungan hidup dan penanganan bencana. Tingkat kepuasan di bidang ini hanya mencapai 31,3 persen, sedangkan ketidakpuasan mencapai 51,1 persen. Sebanyak 17,9 persen responden lainnya tidak tahu atau tidak menjawab.
Menurut Taufik, rangkaian bencana alam dan kebakaran hutan serta lahan (karhutla) menjadi persoalan yang mendapat perhatian publik. Dampak kabut asap bahkan disebut telah dirasakan hingga negara-negara tetangga dan mengganggu aktivitas masyarakat maupun perekonomian.
Program MBG Berada di Peringkat Keempat Survei Kepuasan
Survei IndocPolls juga mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap berbagai program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran. Hasilnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) menempati peringkat keempat dengan angka 10,2 persen.
Taufik menilai sejumlah persoalan dalam pelaksanaan MBG turut memengaruhi penilaian masyarakat. Persoalan tersebut meliputi kasus keracunan makanan hingga dugaan korupsi di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN).
“Berbagai persoalan yang mendera, dari soal kasus-kasus keracunan makanan hingga korupsi di tubuh jajaran petinggi Badan Gizi Nasional (BGN), menggerus tingkat kepuasan publik,” jelas Taufik.
Ia juga menyoroti pergantian pimpinan BGN dalam kurun waktu dua bulan serta pengungkapan kasus korupsi yang disebut melibatkan sejumlah pihak di lingkungan lembaga tersebut.
Selain itu, pemerintah disebut melakukan efisiensi dengan menahan perluasan jumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan melakukan penyesuaian anggaran program.
Adapun program yang memperoleh penilaian tertinggi adalah pemeriksaan kesehatan gratis dengan 18,4 persen. Posisi kedua ditempati renovasi sekolah rusak sebesar 17,8 persen, disusul program swasembada pangan, energi, dan air dengan 12,8 persen.
“Tidak ada program yang menonjol secara spesifik, memperlihatkan belum ada keberhasilan signifikan dalam momentum dua tahun pemerintahan,” tegas Taufik.
Menurutnya, pemerintah perlu melakukan penataan terhadap program-program yang sudah berjalan sekaligus mengoptimalkan berbagai program baru. Beberapa di antaranya pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW), pengembangan biodiesel B50, serta pembukaan rekening bank untuk penyaluran bantuan sosial.
Berikutnya, program Sekolah Rakyat memperoleh penilaian 6,5 persen, bantuan sosial dan subsidi upah sebesar 5,2 persen, serta pembangunan tiga juta rumah mencapai 3 persen.
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mendapatkan penilaian 2,2 persen. Sementara itu, Sekolah Unggul Garuda memperoleh 2 persen, sedangkan pendirian Danantara dan penataan BUMN mencatatkan 1,7 persen.
Sebanyak 7,3 persen responden memilih program lainnya dan 13,1 persen menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.
Metodologi Survei IndocPolls
Survei IndocPolls dilakukan pada 15–20 Oktober 2026 dengan melibatkan 1.200 responden yang tersebar dan mewakili 38 provinsi di Indonesia.
Pengumpulan data menggunakan metode wawancara tatap muka dengan teknik multistage random sampling. Survei tersebut memiliki margin of error sebesar ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
