Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming telah menetapkan 8 misi Asta Cita, 17 program prioritas, serta 8 program hasil cepat untuk menjawab kebutuhan pembangunan nasional. Menindaklanjuti agenda besar ini, Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri mengambil langkah strategis untuk memastikan perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mendukung misi tersebut.
Plh. Dirjen Dukcapil, Handayani Ningrum, melalui sambutan yang disampaikan oleh Plh. Sesditjen Dukcapil Agus Irawan dalam Rapat Konsinyering di Batam (18/11/2024), menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor serta pemanfaatan sumber daya yang optimal. “Ini bukan sekadar pertemuan formal, tetapi momentum strategis untuk menyamakan visi, misi, dan arah kebijakan dalam penyusunan program 2025,” ungkapnya.
Modernisasi dan Fokus pada Inklusi
Handayani menjelaskan bahwa peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan (Adminduk) menjadi prioritas utama tahun depan. Fokus ini mencakup modernisasi sistem informasi, peningkatan infrastruktur layanan, pengembangan digitalisasi, serta layanan inklusif untuk kelompok rentan seperti penduduk di daerah 3T, perbatasan, hingga komunitas adat terpencil.
Selain itu, Dukcapil berkomitmen untuk memperkuat infrastruktur digital melalui sistem INAPas, INAGov, dan INAKu, yang diharapkan menjadi tulang punggung pelayanan digital pemerintah. “Kami tidak akan main-main dalam memperkuat sistem keamanan siber dan infrastruktur IT untuk mendukung keberlanjutan digitalisasi layanan,” tegas Agus Irawan.
Selaras dengan Misi Asta Cita
Sebagai bagian dari misi ke-6 Asta Cita, yang mencakup penguatan SDM, digitalisasi, dan kesetaraan sosial, Dukcapil memiliki tanggung jawab besar dalam menyediakan data kependudukan yang berkualitas. Data berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah terbukti menjadi dasar kebijakan yang berdampak positif bagi ekonomi dan tata kelola pemerintahan.
Agus juga menyoroti pentingnya penyusunan program berbasis kinerja yang efisien dan efektif untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas. “Perencanaan matang adalah kunci agar pelayanan Adminduk terus berkembang dan relevan dengan kebutuhan zaman,” ujarnya.
Dukcapil sebagai Pilar Kebijakan Nasional
Dengan peran vitalnya dalam menyediakan data kependudukan yang akurat, Dukcapil mendukung tata kelola pemerintahan, desentralisasi, hingga proses demokratisasi. Agus berharap seluruh pihak mendukung penganggaran yang dirancang untuk menciptakan layanan yang lebih efisien dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Dengan data yang terintegrasi dan layanan yang inklusif, kami berupaya menjadikan Dukcapil sebagai pilar utama dalam mendukung agenda prioritas pemerintahan,” pungkas Agus.
Acara ini menjadi tonggak penting untuk memastikan bahwa Ditjen Dukcapil tidak hanya memenuhi target jangka pendek, tetapi juga berkontribusi pada pondasi pembangunan nasional jangka panjang.
