El Nino Picu Masa Kritis Juli-September, Pemerintah Siaga Hadapi Ancaman Kekeringan 2026

JAKARTA – Ancaman kekeringan yang dipicu fenomena El Nino diperkirakan mencapai fase paling kritis pada periode Juli hingga September 2026.

Menghadapi hal tersebut, pemerintah pusat meminta seluruh pemerintah daerah mempercepat langkah mitigasi guna menjaga ketersediaan air bersih, ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, hingga keberlangsungan aktivitas ekonomi.

Peringatan tersebut disampaikan setelah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memproyeksikan peluang El Nino berkategori kuat mencapai 98 persen sepanjang 2026.

Sehingga musim kemarau tahun ini diperkirakan berlangsung lebih panjang dan lebih kering dibandingkan kondisi normal.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menilai kesiapan pemerintah daerah menjadi faktor utama untuk menekan dampak kekeringan sebelum kondisi memasuki puncaknya dalam beberapa bulan mendatang.

Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK Lilik Kurniawan menyampaikan pemerintah daerah harus segera mengoptimalkan berbagai langkah antisipasi agar masyarakat tetap memperoleh akses terhadap kebutuhan dasar selama musim kemarau berlangsung.

“Kita harus tetap memastikan masyarakat tetap aman. Kebutuhan air dan pangan terpenuhi, serta aktivitas sosial ekonomi tetap berjalan,” kata Lilik.

“Fenomena El Nino berpotensi memicu musim kemarau yang lebih kering dan panjang dibandingkan kondisi normal. BMKG memprediksi puncak kekeringan ekstrem terjadi pada Juli hingga September 2026.”

Pernyataan tersebut disampaikan Lilik ketika mewakili Menteri Koordinator PMK dalam kegiatan sosialisasi kesiapsiagaan menghadapi El Nino bersama Kementerian Dalam Negeri pada Senin, 29 Juni 2026.

Daerah Diminta Segera Menyusun Strategi Menghadapi Kekeringan

Kemenko PMK menginstruksikan pemerintah daerah untuk segera mengidentifikasi sumber-sumber air baku yang masih dapat dimanfaatkan selama musim kemarau sekaligus memperkuat pengelolaan cadangan air sejak dini.

Selain menjaga ketersediaan sumber air, pemerintah daerah juga didorong mengampanyekan gerakan pemanenan air hujan dan meningkatkan kesadaran masyarakat agar menggunakan air secara hemat selama kondisi masih memungkinkan.

Setiap daerah juga diminta memiliki rencana kontinjensi kekeringan yang memuat langkah operasional apabila pasokan air mulai berkurang.

Rencana tersebut mencakup penyediaan mobil tangki air, pemetaan sumber air alternatif, hingga penyusunan sistem distribusi air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan.

Risiko Karhutla Meningkat Seiring Kemarau Panjang

Selain ancaman krisis air, pemerintah juga mengingatkan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau yang dipengaruhi El Nino.

Pemerintah daerah diminta memperkuat patroli terpadu bersama TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, serta berbagai kementerian dan lembaga agar kebakaran dapat dicegah sejak tahap awal.

Daerah juga diminta memastikan ketersediaan sumber air untuk pemadaman sehingga respons terhadap potensi kebakaran dapat dilakukan lebih cepat.

Kemenko PMK menilai operasi modifikasi cuaca perlu dipersiapkan sebelum kemarau mencapai fase terberat agar cadangan air tetap terjaga sekaligus menjaga kelembapan lahan gambut yang rentan terbakar.

BMKG: Peluang El Nino Kuat Capai 98 Persen

BMKG memperkirakan peluang El Nino mencapai kategori kuat sebesar 98 persen sehingga musim kemarau tahun ini berpotensi memberikan dampak yang lebih luas terhadap berbagai sektor.

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menjelaskan fenomena El Nino telah berkembang dengan indeks El Nino Southern Oscillation (ENSO) berada pada angka positif 1,61 yang menunjukkan suhu permukaan laut di wilayah tengah hingga timur Samudra Pasifik terus mengalami penghangatan.

“BMKG memprediksi peluang intensitas El Nino mencapai level kuat sebesar 98 persen. Kemudian, akan turun secara perlahan,” kata Teuku Faisal di kesempata yang sama.

BMKG menjelaskan El Nino merupakan fenomena iklim global yang berbeda dengan musim kemarau karena kemarau terjadi setiap tahun, sedangkan El Nino muncul dalam siklus sekitar tiga hingga tujuh tahun dengan durasi antara sembilan hingga dua belas bulan.

Dampak paling signifikan terjadi ketika El Nino berlangsung bersamaan dengan musim kemarau karena kondisi tersebut menyebabkan curah hujan turun jauh di bawah rata-rata normal.

Wilayah Selatan Indonesia Diprediksi Paling Terdampak

BMKG memperkirakan daerah di selatan garis khatulistiwa akan mengalami dampak paling besar akibat berkurangnya curah hujan selama periode Juli hingga September 2026.

Wilayah yang diprediksi menghadapi tekanan kekeringan meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sumatera bagian selatan, Kalimantan bagian selatan, sebagian Sulawesi, hingga Papua bagian selatan.

Sementara itu, sebagian wilayah barat Sumatera, Kalimantan bagian utara, serta sejumlah kawasan di Papua diperkirakan masih menerima curah hujan relatif tinggi karena memiliki karakteristik iklim berbeda.

Enam Provinsi Berstatus Rawan Karhutla

BMKG mengidentifikasi enam provinsi yang memerlukan kewaspadaan lebih tinggi terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau.

Provinsi tersebut meliputi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Menurut Teuku Faisal, pemerintah kini lebih mengutamakan langkah pencegahan dibandingkan penanganan setelah kebakaran terjadi melalui pemantauan tinggi muka air gambut dan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca.

Dampak Meluas ke Kesehatan, Pertanian, dan Energi

Musim kemarau yang dipengaruhi El Nino juga diperkirakan menurunkan kualitas udara di sejumlah wilayah perkotaan akibat meningkatnya konsentrasi polutan.

Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), gangguan akibat suhu ekstrem, hingga kasus heat stroke sehingga pemerintah daerah diminta memperkuat pengendalian emisi kendaraan, memperluas penggunaan transportasi umum, serta meningkatkan sistem pemantauan kualitas udara.

Pada sektor pertanian, pemerintah daerah diminta menyesuaikan pola tanam berdasarkan prakiraan iklim agar petani dapat memilih komoditas yang lebih sesuai dengan ketersediaan air di masing-masing daerah.

Sementara pada sektor energi, penurunan debit air di sekitar 220 bendungan diperkirakan dapat memengaruhi produksi listrik Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sehingga diperlukan pengelolaan distribusi air secara lebih efisien dan optimalisasi sumber energi alternatif.

Koordinasi Lintas Sektor Jadi Kunci Mitigasi

BMKG memastikan koordinasi bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kementerian, serta berbagai lembaga terus diperkuat melalui operasi modifikasi cuaca, pemantauan titik panas, dan penyampaian peringatan dini kepada pemerintah daerah.

Teuku Faisal menegaskan masyarakat tidak perlu merespons fenomena El Nino dengan kepanikan karena berbagai langkah mitigasi telah dipersiapkan secara lintas sektor.

“Kita tidak panik. Saya yakin dengan koordinasi lintas sektor yang kuat, kita akan lebih siap menghadapi fenomena El Nino yang bersamaan dengan musim kemarau,” ucapnya.***