Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmen besar pemerintah untuk merombak total struktur perekonomian nasional. Menghadiri Puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79 di Indonesia Arena, GBK, Jakarta, Minggu (12/7/2026), Kepala Negara menyerukan kebangkitan total gerakan koperasi sebagai motor penggerak utama ekonomi yang berakar kuat di pedesaan hingga kabupaten.
Dalam pidatonya yang berapi-api, Presiden Prabowo menganalogikan koperasi dengan sebuah sapu lidi yang menyatukan setiap elemen kecil masyarakat menjadi sebuah kekuatan ekonomi raksasa yang mandiri.
“Koperasi adalah alatnya orang lemah. Namun, layaknya sapu lidi, satu batang lidi itu lemah, tetapi kalau digabungkan, itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa, Saudara-Saudara sekalian. Jangan khawatir, gerakan koperasi Indonesia akan bangkit menjadi pilar ekonomi nasional! Kekuatan ekonomi yang memastikan uangnya tidak akan lari keluar dari Indonesia,” tegas Presiden Prabowo.
Hadir mendampingi Kepala Negara dalam momentum sakral ini antara lain Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, serta jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih.
Dobrakan Baru: Koperasi Masuk Sektor Tambang dan Industri Berat
Kebangkitan koperasi di era baru ini bukan sekadar wacana. Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengungkapkan bahwa koperasi kini ditempatkan sebagai pilar ideologis untuk menggerakkan roda ekonomi dari tingkat akar rumput hingga masuk ke sektor strategis nasional.
“Di bawah kepemimpinan Bapak Presiden, gerakan koperasi telah mulai bangkit kembali untuk memberikan andil terbaiknya, bersanding dengan badan usaha swasta dan BUMN,” papar Ferry.
Sebagai wujud nyata implementasi Pasal 33 UUD 1945, pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), di mana sebanyak 83.000 badan hukum aktanya telah rampung diproses.
Lebih dari itu, pemerintah kini memperluas ruang gerak koperasi secara ekstrem dengan mengizinkan mereka masuk ke sektor industri berat dan padat modal, meliputi:
-
Pengelolaan sumur minyak rakyat yang tidak aktif (idle well).
-
Pengelolaan tambang mineral strategis.
-
Pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO).
Proyek Strategis dan Payung Hukum Baru 2026
Langkah hilirisasi berbasis ekonomi kerakyatan ini akan langsung tancap gas dalam waktu dekat. Pada Agustus 2026, Kemenkop dijadwalkan meresmikan pabrik CPO milik KUD Sejahtera di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, serta Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) skala 0,5-1 MW di Pulau Galang Baru, Kepulauan Riau.
Selain infrastruktur fisik, transformasi ini akan diperkuat oleh aspek regulasi. Tahun ini, Indonesia akan segera mengesahkan Undang-Undang Perkoperasian yang baru untuk menggantikan UU Nomor 25 Tahun 1992 yang dinilai sudah usang, sebagai payung hukum yang jauh lebih kokoh.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN), Bambang Haryadi, memuji titik balik ini sebagai momentum bersejarah yang paling dinanti setelah hampir tiga dekade gerakan koperasi kurang mendapatkan porsi perhatian yang sepadan.
“Baru dalam pemerintahan Bapak Presiden Prabowo, gerakan koperasi di Indonesia kembali mendapatkan perhatian penuh dan secara nyata dijadikan program prioritas untuk memperkuat ekonomi rakyat,” pungkas Bambang.
