JAKARTA – Fotokopi e-KTP dinilai sudah tidak lagi relevan digunakan sebagai syarat utama dalam berbagai layanan administrasi. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) mengimbau masyarakat maupun lembaga pelayanan publik untuk mulai meninggalkan kebiasaan menggandakan kartu identitas elektronik tersebut.
Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi, menegaskan bahwa praktik menggandakan atau memfotokopi e-KTP sebenarnya sudah tidak relevan lagi karena kartu identitas elektronik tersebut telah dilengkapi teknologi chip yang mampu menyimpan data penduduk secara digital.
Menurutnya, penggunaan fotokopi e-KTP justru dapat membuka peluang penyalahgunaan data pribadi. Data seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, hingga informasi kependudukan lainnya berpotensi disalahgunakan apabila tersebar tanpa pengawasan yang ketat.
Kemendagri menilai, di tengah perkembangan teknologi digital saat ini, lembaga pelayanan publik maupun swasta seharusnya mulai beralih menggunakan sistem pembacaan chip atau card reader dibanding meminta salinan fisik e-KTP. Dengan metode tersebut, proses verifikasi identitas dinilai lebih aman sekaligus mengurangi risiko kebocoran data masyarakat.
Dirjen Dukcapil menjelaskan bahwa chip pada e-KTP menyimpan data yang dapat dibaca menggunakan perangkat khusus. Karena itu, proses verifikasi identitas sebenarnya dapat dilakukan langsung melalui sistem digital tanpa perlu menggandakan dokumen fisik.
Imbauan ini juga berkaitan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Dalam aturan tersebut, data kependudukan termasuk kategori data pribadi yang wajib dijaga kerahasiaannya. Penyebaran atau penggunaan data pribadi tanpa hak dapat dikenai sanksi pidana maupun denda administratif.
Praktik fotokopi e-KTP selama ini memang masih lazim ditemukan di berbagai layanan, mulai dari perbankan, hotel, rumah sakit, hingga pengurusan administrasi di tingkat daerah. Padahal, semakin banyak salinan dokumen identitas tersebar, semakin besar pula risiko data tersebut jatuh ke pihak yang tidak bertanggung jawab.
Kasus penyalahgunaan identitas menggunakan data KTP juga bukan hal baru di Indonesia. Banyak masyarakat mengaku datanya digunakan tanpa izin untuk pinjaman online, registrasi layanan digital, hingga penipuan daring. Karena itu, pemerintah mulai mendorong transformasi sistem administrasi berbasis digital yang lebih aman dan terintegrasi.
Kemendagri juga mengajak seluruh lembaga pengguna data kependudukan untuk memperkuat integrasi sistem antarinstansi. Dengan interoperabilitas data, proses verifikasi dapat dilakukan secara langsung antar sistem tanpa memerlukan dokumen fisik dari masyarakat.
Selain penggunaan card reader, pemerintah juga terus mengembangkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai bagian dari transformasi layanan administrasi kependudukan. Melalui aplikasi digital tersebut, masyarakat nantinya dapat mengakses identitas diri secara elektronik tanpa harus membawa banyak dokumen fisik.
Namun di lapangan, penerapan sistem digital masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa instansi dinilai belum memiliki perangkat pembaca chip maupun sistem yang terintegrasi dengan database Dukcapil. Hal ini membuat praktik fotokopi e-KTP masih terus digunakan sebagai solusi administrasi paling sederhana.
Diskusi publik terkait larangan fotokopi e-KTP juga ramai diperbincangkan di media sosial dan forum daring. Sejumlah warganet menilai kebijakan tersebut merupakan langkah positif untuk melindungi privasi masyarakat. Namun sebagian lainnya menyoroti kesiapan infrastruktur di berbagai daerah yang dinilai belum merata.
Sebagian masyarakat juga mengingatkan pentingnya peningkatan keamanan siber dalam sistem administrasi digital pemerintah. Mereka berharap digitalisasi identitas tidak hanya mempermudah layanan, tetapi juga benar-benar mampu menjaga keamanan data warga dari kebocoran maupun penyalahgunaan.
Di sisi lain, Kemendagri memastikan bahwa pemanfaatan data kependudukan tetap dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan sesuai regulasi yang berlaku. Pemerintah juga terus mendorong edukasi kepada masyarakat agar lebih waspada dalam membagikan dokumen identitas pribadi, termasuk menghindari memberikan fotokopi e-KTP secara sembarangan.
Masyarakat diimbau untuk memastikan bahwa penggunaan data identitas hanya dilakukan pada lembaga resmi dan untuk keperluan yang jelas. Jika diminta menyerahkan fotokopi e-KTP, warga juga disarankan menanyakan tujuan penggunaan dokumen tersebut serta memastikan adanya perlindungan terhadap data pribadi mereka.
Dengan semakin berkembangnya sistem identitas digital di Indonesia, pemerintah berharap budaya administrasi berbasis fotokopi perlahan dapat ditinggalkan. Transformasi ini dinilai penting untuk menciptakan layanan publik yang lebih efisien, modern, sekaligus aman bagi data pribadi masyarakat Indonesia. (ACH)
