JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan langkah baru untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin tepat sasaran dengan memprioritaskan wilayah yang memiliki persoalan gizi paling mendesak berdasarkan data Kementerian Kesehatan.
Kebijakan tersebut disampaikan Kepala BGN Sudaryono saat mengikuti rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Rabu (29/7/2026).
Rapat membahas penguatan tata kelola Program MBG agar pelaksanaannya lebih efektif, terukur, serta mampu menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Sudaryono mengatakan penentuan lokasi penerima manfaat tidak lagi hanya mempertimbangkan kesiapan infrastruktur, tetapi juga mengacu pada pemetaan kondisi kesehatan masyarakat.
Menurutnya, BGN telah berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan untuk memperoleh data wilayah yang membutuhkan intervensi gizi secara cepat.
“Sudah dipaparkan oleh Menteri Kesehatan daerah-daerah mana yang memerlukan sentuhan gizi segera, di mana angka stuntingnya tinggi.”
Data tersebut menjadi acuan dalam menentukan daerah yang akan diprioritaskan menerima layanan Program MBG pada tahap berikutnya.
“Kami akan memprioritaskan berdasarkan data itu: mana yang sudah ada dapur yang dibangun dan bisa segera dioperasionalkan; mana yang belum, nanti kami pikirkan.”
Sudaryono menegaskan fokus utama BGN saat ini ialah memastikan seluruh dapur MBG yang telah beroperasi mampu memberikan pelayanan dengan kualitas terbaik.
Ia ingin seluruh proses penyediaan makanan bergizi berjalan bersih, tertata, memiliki menu berkualitas, serta didukung sistem pengelolaan yang semakin baik.
“Intinya, yang sudah jalan kita bereskan dulu: bersih, mantap, bagus, tidak ada masalah, semua menu bagus, terlaksana dengan baik dan tersistem, sambil kita laksanakan juga untuk wilayah-wilayah yang memang sangat membutuhkan sentuhan gizi.”
Selain memperkuat layanan yang telah berjalan, BGN juga mulai mengarahkan perluasan program menuju daerah dengan tingkat kerawanan gizi yang lebih tinggi.
Sudaryono menjelaskan pemetaan Kementerian Kesehatan telah mengidentifikasi sejumlah wilayah prioritas yang memerlukan percepatan intervensi.
Wilayah tersebut mencakup Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), serta sejumlah daerah di Sumatera dan sebagian Pulau Jawa.
“Daerah-daerah inilah yang sangat membutuhkan sentuhan gizi langsung kepada masyarakat, terutama anak-anak kita,” tegasnya.
Melalui pendekatan berbasis data kesehatan, pemerintah berharap Program MBG mampu memberikan dampak lebih besar terhadap penurunan stunting dan peningkatan kualitas gizi anak di Indonesia.***
