JAKARTA – Gerakan Mahasiswa Pelajar Kebangsaan (GMPK) menyerukan dialog konstruktif untuk merespons gelombang demonstrasi yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, yang sayangnya kerap disertai kerusuhan dan kekerasan. Organisasi ini menegaskan pentingnya menjaga ketertiban dan perdamaian dalam menyampaikan aspirasi publik.
Ketua Umum DPP GMPK, Alayk Mubarak, menekankan bahwa pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto harus terus membuka ruang partisipasi masyarakat secara demokratis. Langkah ini dinilai krusial untuk melindungi hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan pendapat.
“Penyampaian pendapat di muka umum adalah hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945, namun harus dilakukan secara tertib, damai, dan bertanggung jawab,” ujar Alayk dalam keterangan resmi, Senin (1/9).
GMPK juga menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya Affan Kurniawan dan korban lainnya akibat insiden kerusuhan di berbagai wilayah. Organisasi ini dengan tegas menolak segala bentuk kekerasan, penjarahan, dan perusakan fasilitas umum yang dinilai merugikan masyarakat luas serta mencoreng nilai demokrasi.
Di sisi lain, GMPK mengapresiasi respons cepat Presiden Prabowo yang secara langsung menanggapi tuntutan masyarakat melalui siaran pers. Langkah ini dianggap sebagai wujud komitmen pemerintah untuk menjaga iklim demokrasi yang sehat.
Untuk mencegah eskalasi konflik, GMPK mendorong pemerintah, aparat keamanan, dan para pengunjuk rasa untuk mengutamakan dialog sebagai solusi. “Seluruh elemen bangsa kami ajak menjaga persatuan dan ketertiban, serta menghindari provokasi yang dapat memecah belah. Mari berkomitmen menciptakan suasana aman, damai, dan kondusif,” tegas Alayk.
Pernyataan ini mencerminkan tanggung jawab moral GMPK dalam merespons dinamika sosial-politik di Indonesia. Organisasi ini berharap semua pihak dapat bekerja sama untuk menciptakan stabilitas nasional demi kesejahteraan rakyat.
