JAKARTA – Pemerintah menyiapkan jalur lanjutan bagi lulusan Sekolah Rakyat agar mereka memiliki masa depan yang jelas setelah menamatkan pendidikan menengah.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan lulusan Sekolah Rakyat nantinya diarahkan memilih antara melanjutkan pendidikan tinggi atau masuk dunia kerja sebagai tenaga terampil.
“Yang penting saya sampaikan adalah hilirisasi. Arahan Bapak Presiden cukup jelas, lulusan Sekolah Rakyat tidak boleh menganggur. Pilihannya hanya dua, menjadi pekerja terampil atau meneruskan kuliah,” kata Gus Ipul.
Gus Ipul menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Penyampaian Hasil Collective Action-Relaksasi RPL bagi Pejabat Manajerial JPT Madya Tahun 2026 pada Selasa (8/9/2026).
Kegiatan yang berlangsung secara daring dari Kantor Kemensos Jakarta itu digelar Lembaga Administrasi Negara bersama Kemensos.
Forum tersebut mengusung tema Orkestrasi Kebijakan Lintas Sektor dalam Pengentasan Kemiskinan dengan pembahasan integrasi data, bansos adaptif, dan Sekolah Rakyat.
Menurut Gus Ipul, proses menuju dunia kerja atau perguruan tinggi baru dilakukan setelah peserta didik menuntaskan pendidikan dari tingkat SD hingga SMA.
Setelah lulus SMA, siswa yang ingin kuliah dan memenuhi persyaratan akan memperoleh dukungan pemerintah melalui skema beasiswa.
“Kalau kuliah dia harus belajar sungguh-sungguh, ya, kita pakai tes DNA talent ke mana dia sebaiknya kuliah. Setelah itu nanti ikut KIP, akan ikut biaya beasiswa dari pemerintah,” ujarnya.
Sementara itu, siswa yang memilih bekerja akan mendapatkan pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan bakat, minat, serta potensi masing-masing.
Kementerian Sosial telah membangun kerja sama dengan sejumlah kementerian, lembaga, dan BUMN untuk memperkuat pelatihan sekaligus membuka akses pekerjaan bagi lulusan Sekolah Rakyat.
“Sekaligus juga menampung lulusan-lulusan Sekolah Rakyat. Kita dorong mereka menjadi pekerja terampil luar negeri,” jelasnya.
Gus Ipul menilai kesinambungan pendidikan hingga penempatan kerja menjadi bagian penting dari misi Sekolah Rakyat dalam memutus rantai kemiskinan.
Karena itu, ia meminta seluruh pihak memperkuat kerja sama agar program tersebut tidak terhambat kepentingan sektoral masing-masing.
“Yang penting dalam eksekusi Sekolah Rakyat ini, kita menekankan betul pentingnya kebersamaan, kolaborasi. Ego sektoral harus dihilangkan,” tegasnya.
Relaksasi RPL JPT Madya Tahun 2026 diikuti 28 pejabat pimpinan tinggi madya dari 15 instansi pemerintah untuk memperkuat kompetensi manajerial.
Para peserta juga menyusun Collective Action untuk menggabungkan perspektif lintas instansi dalam mencari solusi atas persoalan pengentasan kemiskinan.
Hasil kegiatan tersebut diharapkan memperkuat sinergi antarlembaga sekaligus mendorong aksi bersama dalam menjalankan kebijakan pengentasan kemiskinan.***
