JAKARTA – Pemerintah mempercepat penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sepanjang semester pertama 2026 untuk menjaga kestabilan harga sekaligus menekan tekanan inflasi beras di berbagai daerah.
Hingga akhir Juni 2026, total 1,34 juta ton beras telah digelontorkan melalui sejumlah program strategis yang menyasar masyarakat, aparatur sipil negara, hingga kebutuhan penanganan bencana.
Kebijakan tersebut mulai menunjukkan hasil dengan melandainya inflasi beras secara tahunan, sementara harga beras medium di seluruh wilayah tetap bergerak di bawah batas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi beras tahunan pada Juni 2026 tercatat sebesar 3,98 persen.
Persentase tersebut lebih rendah dibandingkan posisi Mei 2026 yang masih berada di angka 4,55 persen.
Sementara inflasi beras secara bulanan pada Juni 2026 juga tetap terkendali di level 0,45 persen.
“Di tingkat eceran terjadi inflasi beras secara month to month sebesar 0,45 persen dan secara year on year sebesar 3,98 persen,” ungkap Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, di Jakarta, Rabu 1 Juli 2026.
Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya, kondisi saat ini menunjukkan perbaikan yang signifikan.
Pada Juni 2024, inflasi beras tahunan sempat melonjak hingga 11,88 persen.
Sedangkan pada Juni 2025, inflasi beras tercatat sebesar 3,38 persen.
Kontribusi beras terhadap inflasi bulanan juga relatif kecil.
BPS mencatat komoditas beras hanya menyumbang inflasi sebesar 0,02 persen.
Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan bawang merah yang mengalami inflasi 6,52 persen.
Bawang putih bahkan mencatat inflasi lebih tinggi lagi, yakni mencapai 6,88 persen.
Di sisi lain, harga beras medium masih berada dalam koridor yang ditetapkan pemerintah.
Per 1 Juli 2026, rata-rata harga beras medium di Zona I berada pada kisaran Rp13.098 per kilogram.
Untuk Zona II, harga rata-rata tercatat sebesar Rp13.722 per kilogram.
Sementara Zona III berada di angka Rp15.397 per kilogram.
Seluruh harga tersebut masih berada di bawah ketentuan Harga Eceran Tertinggi.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) menilai stabilitas tersebut tidak terlepas dari distribusi besar-besaran Cadangan Beras Pemerintah melalui Perum Bulog.
Sepanjang Januari hingga Juni 2026, volume intervensi pemerintah mencapai sekitar 1,34 juta ton.
Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) pada Januari hingga Februari menyerap penyaluran sekitar 221,05 ribu ton beras.
Selanjutnya, distribusi SPHP pada Maret hingga Juni mencapai sekitar 406,5 ribu ton.
Pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan kepada 33,14 juta keluarga penerima manfaat.
Total beras yang disalurkan melalui program bantuan pangan mencapai sekitar 662,86 ribu ton.
Selain itu, sebanyak 40,72 ribu ton dialokasikan bagi aparatur sipil negara di wilayah tertentu.
Sebanyak 11,37 ribu ton lainnya dimanfaatkan untuk mendukung penanganan bencana alam.
Pemerintah memastikan ketersediaan stok nasional berada dalam kondisi sangat aman.
Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman menyebut cadangan beras pemerintah kini mencapai sekitar 5,1 juta ton.
Jumlah tersebut menjadi stok beras pemerintah terbesar sepanjang sejarah Indonesia.
“Stok kita hari ini tertinggi sepanjang sejarah. FAO juga memperkirakan produksi beras Indonesia tahun 2026 mencapai 38 juta ton,” ucap Amran.
Pemerintah optimistis peningkatan produksi nasional akan semakin memperkuat ketahanan pangan.
Sebagai langkah lanjutan, pemerintah menyiapkan pembangunan 100 gudang baru dengan nilai investasi sekitar Rp5 triliun.
Fasilitas tersebut dirancang untuk memperbesar kapasitas penyimpanan sehingga cadangan beras nasional dapat dijaga hingga dua sampai tiga tahun ke depan.***
