JAKARTA — Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 dinilai tidak cukup hanya menjadi seremoni tahunan atau ajang mengulang slogan kebangsaan. Di tengah persaingan geopolitik yang semakin kompleks, Indonesia dituntut mampu menghadirkan implementasi nyata nilai-nilai Pancasila dalam seluruh aspek pembangunan nasional.
Pandangan tersebut disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar Mathla’ul Anwar (PBMA) sekaligus Anggota Jazuli Juwaini, MA, dalam refleksi Hari Lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni.
Menurut Jazuli, tantangan global saat ini telah berubah secara fundamental. Persaingan antarnegara tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kekuatan militer atau klaim ideologis, melainkan oleh kapasitas menguasai ekonomi, teknologi, informasi, energi, dan inovasi.
Karena itu, ia memperkenalkan gagasan “Working Pancasila” atau Pancasila yang bekerja sebagai pendekatan yang harus diwujudkan Indonesia untuk menjawab tuntutan zaman.
“Persaingan dunia saat ini tidak lagi ditentukan semata oleh kekuatan militer atau keluhuran ideologi, tetapi oleh kemampuan suatu bangsa menguasai ekonomi, teknologi, informasi, energi, dan inovasi. Karena itu, Indonesia tidak cukup hanya memiliki Pancasila sebagai sumber legitimasi moral. Indonesia memerlukan Pancasila yang bekerja dan dipraktekkan secara nyata,” ujar Jazuli, Senin (1/6/2026).
Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya rivalitas ekonomi dan teknologi antarnegara besar yang turut memengaruhi arah pembangunan berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia.
Jazuli menilai, dalam lanskap internasional yang semakin pragmatis, ukuran keberhasilan suatu negara tidak lagi terletak pada retorika politik atau pidato kebangsaan, melainkan pada kemampuan menghadirkan kemajuan yang dapat dirasakan masyarakat.
Menurutnya, relevansi Pancasila harus terus dijaga dengan menerjemahkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ke dalam kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, serta program pembangunan yang mampu meningkatkan daya saing bangsa.
Ia menegaskan bahwa konsep Working Pancasila bukanlah upaya mengubah atau menafsirkan ulang dasar negara. Sebaliknya, konsep tersebut bertujuan memastikan setiap sila menjadi energi yang menggerakkan pembangunan nasional secara konkret.
Dalam pandangannya, sila pertama harus tercermin dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kata dia, harus melahirkan budaya birokrasi yang bebas dari korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
Sementara itu, sila kedua harus diwujudkan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan yang bermutu, layanan kesehatan yang merata, penguatan riset, hingga pengembangan inovasi menjadi bentuk nyata pelaksanaan nilai kemanusiaan dalam kehidupan berbangsa.
Adapun sila ketiga, lanjut Jazuli, perlu menjadi kekuatan yang menyatukan seluruh potensi nasional untuk menghadapi tantangan global. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat dinilai menjadi syarat penting bagi percepatan pembangunan.
Di sisi lain, implementasi sila keempat harus menghasilkan demokrasi yang mampu melahirkan keputusan-keputusan strategis bagi masa depan bangsa.
“Demokrasi tidak boleh berhenti pada mekanisme pergantian kekuasaan. Demokrasi harus mampu melahirkan keputusan-keputusan strategis yang memperkuat posisi Indonesia di tengah kompetisi global,” tegasnya.
Jazuli juga menggarisbawahi pentingnya mewujudkan sila kelima melalui pembangunan ekonomi yang produktif dan berkelanjutan. Menurut dia, keadilan sosial tidak akan tercapai tanpa pertumbuhan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri nasional, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.
Sebagai langkah konkret, PB Mathla’ul Anwar mendorong lima agenda strategis nasional yang dinilai sejalan dengan arah pembangunan pemerintah saat ini.
Pertama, memperkuat kedaulatan ekonomi melalui hilirisasi sumber daya alam dan industrialisasi yang mampu menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
Kedua, mempercepat penguasaan teknologi dengan meningkatkan investasi pada sektor pendidikan, penelitian, dan inovasi.
Ketiga, memperkuat kedaulatan informasi dan pengelolaan data nasional di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.
Keempat, memastikan ketahanan pangan dan energi sebagai fondasi keamanan nasional yang semakin penting dalam situasi global yang penuh ketidakpastian.
Kelima, membangun sumber daya manusia unggul yang menjadi modal utama menuju visi Indonesia Emas 2045.
Jazuli meyakini bahwa penguasaan ilmu pengetahuan merupakan fondasi utama bagi kemajuan bangsa di era modern.
“Bangsa yang menguasai ilmu pengetahuan akan menguasai teknologi. Bangsa yang menguasai teknologi akan menguasai ekonomi. Dan bangsa yang menguasai ekonomi akan memiliki pengaruh yang lebih besar dalam percaturan global,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa keberhasilan Pancasila tidak dapat diukur dari seberapa sering ideologi tersebut dikutip dalam pidato, seminar, maupun dokumen resmi negara. Ukuran sesungguhnya adalah sejauh mana nilai-nilainya mampu menghasilkan kemajuan nyata bagi rakyat.
Menurut Jazuli, Pancasila harus mampu melahirkan negara yang kuat, ekonomi yang mandiri, teknologi yang maju, serta masyarakat yang memiliki daya saing di tingkat internasional.
“Ketika Pancasila mampu menghasilkan kemajuan yang nyata bagi rakyat dan memperkuat posisi Indonesia di dunia, maka Pancasila bukan hanya menjadi ideologi yang diyakini benar, tetapi juga ideologi yang terbukti bekerja. Inilah makna Working Pancasila yang perlu kita wujudkan bersama,” pungkasnya.
Menutup refleksinya, Jazuli mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan peringatan Hari Lahir Pancasila sebagai momentum memperkuat komitmen kebangsaan melalui kerja nyata dan pembangunan yang berorientasi pada kemajuan Indonesia.
“Selamat Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Menuju Indonesia Berdaulat, Maju, dan Berkeadilan.”
