JAKARTA – Pemerintah Indonesia-Inggris resmi meluncurkan Multistakeholder Forestry Programme (MFP) Fase 5 sebagai langkah strategis memperkuat tata kelola hutan berkelanjutan dan memperkokoh kepercayaan dunia terhadap produk kehutanan Indonesia.
Program yang didukung oleh Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) Inggris ini merupakan kelanjutan kemitraan yang telah berlangsung sejak tahun 2000, memperlihatkan konsistensi kerja sama lingkungan antara kedua negara.
Dalam keterangan resmi Senin (9/2/2026), Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa MFP menjadi wadah kolaboratif bagi para pemangku kepentingan untuk terus memperkuat tata kelola kehutanan nasional.
“Multi-Stakeholder Forestry Programme bukan program baru. Sejak fase pertama pada 2000, banyak capaian yang dihasilkan, termasuk Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang berjalan dengan baik serta Indonesia menjadi negara pertama yang menandatangani FLEGT-VPA,” ujar Menteri Kehutanan.
Fokus pada Keberlanjutan dan Kesejahteraan Masyarakat
Melalui MFP Fase 5, Indonesia berkomitmen mendorong legalitas hasil hutan, mendorong kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan, dan menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan.
“Kami menekankan pentingnya tata kelola kehutanan yang lebih baik agar daya dukung dan daya tampung hutan meningkat. Keseimbangan antara pembangunan dan lingkungan harus dijaga, dan program ini akan membantu mewujudkan hal tersebut,” tegasnya.
Dukungan Inggris untuk Aksi Iklim Global
Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jermey, menyoroti pentingnya kerja sama lintas negara dalam menghadapi perubahan iklim dan melindungi hutan tropis dunia.
“Tidak ada satu negara pun yang dapat menghadapi perubahan iklim sendirian.”
“Masa depan hutan Indonesia merupakan isu penting bagi dunia dan membutuhkan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat Indonesia agar keanekaragaman hayati dan tutupan hutan tetap terjaga,” ujarnya.
Peluang Ekonomi dan Pengembangan UMKM
Ia menambahkan bahwa kemitraan bilateral ini juga mendukung pencapaian tujuan iklim dan keanekaragaman hayati sekaligus membuka peluang ekonomi baru.
“Kolaborasi ini juga membuka peluang ekonomi, termasuk bagi UMKM dan pelaku usaha dari Indonesia dan Inggris dalam pengembangan produk hasil hutan berkelanjutan,” tambahnya.
Target Menuju 2029
MFP Fase 5 berada di bawah arahan Programme Steering Committee (PSC) dengan melibatkan perwakilan kedua negara serta pemangku kepentingan kehutanan di berbagai tingkat.
Program ini berfokus pada penguatan institusi nasional, peningkatan transparansi tata kelola, penyempurnaan sistem legalitas seperti SVLK, serta perluasan akses pasar internasional untuk produk kehutanan Indonesia.
Hingga tahun 2029, MFP Fase 5 menargetkan terwujudnya sistem pengelolaan hutan yang lebih kuat, transparan, dan dipercaya pasar global, sekaligus mendukung visi besar Indonesia melalui komitmen FOLU Net Sink 2030.***
