JAKARTA – Google menghadapi gugatan hukum dari seorang insinyur AI yang mengklaim dipecat secara tidak adil setelah memprotes keterlibatan perusahaan dalam proyek untuk pemerintah Israel. Kasus ini menambah sorotan terhadap dampak sosial dan etika penggunaan kecerdasan buatan.
Insinyur tersebut membagikan selebaran di kantor Google DeepMind London bertuliskan: “Google menyediakan AI militer kepada pasukan yang melakukan genosida” dan mempertanyakan kepada rekan-rekannya: “Apakah gaji Anda sepadan dengan ini?”. Ia juga mengirim email internal mengenai keputusan Google tahun 2025 yang membatalkan janji tidak akan mengembangkan senjata berbahaya dan sistem pengawasan yang melanggar norma internasional, serta mendorong pembentukan serikat pekerja.
Dalam klaim ke pengadilan ketenagakerjaan Inggris, ia menuduh Google melakukan diskriminasi terhadap keyakinannya bahwa tidak seorang pun boleh terlibat dalam kejahatan perang. Ia menyatakan pemecatan pada September lalu terjadi setelah pertemuan dengan HR, sementara Google menyebut ia mengundurkan diri. Google DeepMind membantah tuduhan tersebut, dengan juru bicara menyebut klaim itu “tidak mencerminkan fakta secara akurat”.
Insinyur keturunan Palestina itu mengatakan kepada Guardian bahwa bekerja di laboratorium AI terkemuka adalah “impian masa kecil”, namun berubah menjadi “mengerikan” setelah Google menandatangani lebih banyak kesepakatan. Ia merasa seperti “mengkhianati kemanusiaan dan rakyatnya”.
Sumber internal DeepMind menyebut perubahan prinsip AI Google pada 2025 memicu kekhawatiran staf. “Saya tahu setidaknya ada 10 orang yang mengundurkan diri karena prinsip,” kata seorang sumber yang dilansir The Guardian, Rabu (20/5/2026). Banyak peneliti awal kecewa karena AI kini lebih banyak digunakan untuk kepentingan militer ketimbang masalah kemanusiaan seperti penyembuhan kanker.
Protes juga muncul terkait kesepakatan komputasi awan senilai $1,2 miliar antara Google dan Amazon dengan pemerintah Israel, yang disebut pejabat Israel sebagai faktor penting dalam operasi militer di Gaza. Bulan lalu, ratusan karyawan Google menyerukan pelarangan penggunaan AI perusahaan oleh pemerintah AS untuk proyek pertahanan rahasia.
Google sendiri menandatangani kesepakatan AI dengan Pentagon setelah pesaingnya, Anthropic, menolak menghapus batasan penggunaan AI untuk senjata otonom atau pengawasan domestik. Google menegaskan komitmen bahwa AI tidak boleh digunakan tanpa “pengawasan manusia yang tepat”.
Kasus ini muncul di tengah meningkatnya penolakan publik terhadap AI. Mantan CEO Google, Eric Schmidt, dicemooh saat pidato wisuda di Arizona State University, sementara jajak pendapat di Inggris menunjukkan sepertiga mahasiswa khawatir AI akan menghapus pekerjaan terlalu cepat dan memicu keresahan sosial.
Rosa Curling dari kelompok kampanye Foxglove, yang mendukung gugatan tersebut, mengatakan: “Dia mencoba memulihkan kebijakan etika tentang konflik dan pengawasan yang ditinggalkan Google tahun lalu. Alih-alih mendengarkan peringatannya, perusahaan malah membalas tindakan penting pengungkapan pelanggaran internal ini dengan memecatnya.”
