Kepala Negara secara resmi membidik penurunan angka kemiskinan nasional hingga menyentuh level 6 sampai 6,5 persen dari jumlah penduduk pada tahun 2027 mendatang.
Target anyar ini dipatok lebih progresif ketimbang sasaran pada tahun 2026 yang masih bertengger di koridor 6,5 hingga 7,5 persen.
Presiden Prabowo Subianto memaparkan, cetak biru penurunan kemiskinan ini telah diintegrasikan ke dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF), yang menjadi fondasi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Menurut Presiden, akselerasi pengentasan kemiskinan wajib berjalan beriringan dengan laju ekspansi ekonomi yang lebih bertenaga. Dalam KEM-PPKF tersebut, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun depan mampu menembus angka 5,8 hingga 6,5 persen, melompati target APBN 2026 yang dipatok sebesar 5,4 persen.
“Laju pertumbuhan tersebut wajib termanifestasi dalam bentuk perbaikan taraf hidup masyarakat secara konkret. Atas dasar itulah, kita memperketat sasaran angka kemiskinan menjadi 6,0 hingga 6,5 persen,” urai Presiden Prabowo dalam pidatonya di Sidang Paripurna DPR RI ke-19, Rabu (20/5/2026).
Memangkas Kesenjangan Sosial
Sejalan dengan penyusutan angka masyarakat prasejahtera, pemerintah juga bertekad memperkecil jurang pemisah antarkelas sosial. Target indeks ketimpangan atau rasio gini untuk tahun depan dikoreksi membaik ke rentang 0,362 hingga 0,367, sebuah lompatan positif dibandingkan target periode ini yang berada di posisi 0,377 hingga 0,380.
“Kesenjangan ekonomi antara kelompok terkaya dan termiskin tidak boleh semakin menganga. Sebaliknya, kita harus habis-habisan mempersempit jarak tersebut,” tegasnya.
Prabowo menginstruksikan jajarannya untuk memastikan bahwa setiap program stimulus ekonomi benar-benar efektif mengikis kemiskinan. Ia mengevaluasi bahwa roda ekonomi Indonesia selama ini melaju cepat namun belum mampu mendistribusikan kesejahteraan secara inklusif.
Otopsi Data Masa Lalu: Pertumbuhan Tanpa Pemerataan
Merujuk pada data historis medio 2017 hingga 2024, ekonomi Indonesia sejatinya tumbuh meyakinkan sebesar 34,9 persen secara akumulatif, alias mendekati 5 persen setiap tahunnya.
Ironisnya, realitas di lapangan justru menunjukkan anomali; jumlah penduduk miskin dan rentan miskin malah membengkak dari 46,1 juta jiwa menjadi 49,5 juta jiwa. Pada periode yang sama, ketebalan kelompok masyarakat kelas menengah justru tergerus, menyusut dari 22,1 juta orang menjadi tinggal 17,4 juta orang.
“Secara teori logika, jika kita tumbuh lima persen selama tujuh tahun, kita seharusnya sepertiga lebih kaya. Namun faktanya tidak demikian. Saya mengajak seluruh elemen untuk berani jujur melihat potret ini, meskipun realitas ini terasa pahit,” ujar Prabowo terbuka.
“Saat pertama kali disodorkan data-data ini beberapa minggu setelah resmi menjabat sebagai presiden, rasanya seperti mendapat pukulan telak tepat di ulu hati saya,” akunya jujur.
Berkaca dari rapor merah tersebut, Presiden menyimpulkan ada kekeliruan dalam nakhoda tata kelola ekonomi terdahulu yang belum berorientasi pada keadilan sosial.
Ke depan, pemerintah berkomitmen penuh merombak haluan kebijakan demi melahirkan kemakmuran yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Jika kita menutup mata dan mempertahankan sistem lama ini bergulir lebih lama, bangsa ini tidak akan pernah mencapai titik makmur yang sesungguhnya. Dan perlu diingat, tanpa adanya kemakmuran batin warga negaranya, mustahil bagi sebuah negara untuk mempertahankan kedaulatannya,” kunci Presiden Prabowo di akhir pidatonya.
