JAKARTA – Maraknya aksi kriminalitas jalanan, terutama kasus begal di wilayah Jakarta Barat, memicu keresahan publik. Fenomena tersebut bahkan ramai diperbincangkan di media sosial hingga memunculkan julukan “Gotham City” bagi kawasan itu, merujuk pada kota penuh kejahatan dalam kisah fiksi Batman.
Merespons situasi tersebut, Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, menginisiasi forum lintas sektor melalui kegiatan Ngobrol Bareng Forkopimko (NGOPI) yang digelar di Kantor Wali Kota Jakarta Barat.
Kenneth itu menilai langkah cepat Pemerintah Kota Jakarta Barat bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kota (Forkopimko) menjadi upaya penting dalam mencari solusi atas meningkatnya aksi kriminal yang meresahkan masyarakat.
“Hari ini saya mengapresiasi respons cepat Wali Kota Jakarta Barat Ibu Iin Mutmainnah, Kapolres, Dandim, dan jajaran Muspiko dengan membuat acara NGOPI ini. Tujuannya baik, untuk mencari jalan keluar bersama agar fenomena begal di Jakarta Barat bisa termitigasi dengan baik dan masyarakat kembali merasa aman saat beraktivitas,” ujarnya.
Menurut Kenneth, persoalan keamanan tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada aparat kepolisian. Ia menegaskan perlunya sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, pelaku usaha, hingga masyarakat untuk menciptakan sistem keamanan terpadu.
Ia menyebut munculnya julukan “Gotham City” menjadi sinyal serius bahwa masyarakat mulai kehilangan rasa aman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
“Kalau masyarakat sampai menyebut Jakarta Barat sebagai ‘Gotham City’, ini tentu menjadi alarm bagi kita semua. Artinya ada rasa takut dan keresahan yang benar-benar dirasakan warga. Jangan sampai masyarakat kehilangan rasa aman ketika keluar rumah, bekerja, atau pulang pada malam hari,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Kenneth juga berkelakar dengan menyebut dirinya sebagai “Batman” yang akan terus mengawasi kondisi keamanan di Jakarta Barat melalui fungsi pengawasan sebagai legislator.
“Sebagai legislator di Kebon Sirih, saya mencoba memposisikan diri menjadi ‘Batman’ yang akan selalu mengawasi apa yang terjadi di Jakarta Barat demi kenyamanan, keamanan, dan kesejahteraan Masyarakat Jakarta Barat sesuai fungsi pengawasan yang saya miliki di DPRD DKI Jakarta,” terangnya.
Kenneth menekankan pentingnya pengawasan ketat di titik-titik rawan kriminalitas, khususnya ruas jalan minim penerangan dan pengawasan. Ia menilai sebagian besar aksi begal maupun tindak kriminal lainnya kerap terjadi di area terbuka yang tidak memiliki sistem keamanan memadai.
Karena itu, ia meminta aparat terkait segera melakukan pemetaan detail terhadap kawasan rawan kejahatan agar patroli rutin dan penjagaan ekstra dapat dilakukan pada jam-jam tertentu.
“Karena itu saya meminta dilakukan pemetaan secara detail terhadap titik-titik rawan kriminalitas. Dengan pemetaan tersebut, aparat kepolisian bisa melakukan patroli rutin dan penjagaan ekstra pada jam-jam rawan. Kehadiran aparat di lapangan sangat penting untuk memberikan efek pencegahan,”bebernya
Selain patroli, ia juga mendorong optimalisasi teknologi pengawasan melalui pemasangan kamera CCTV di sejumlah lokasi strategis yang dinilai rawan tindak kriminal maupun tawuran.
“Pengadaan CCTV ini kalau mau lebih murah dan efisien bisa melalui skema sewa, Jalurnya bisa lewat CSR dari pihak-pihak yang memang ingin membantu keamanan lingkungan atau bisa juga melibatkan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah). Jadi kita pasang di titik-titik penting yang selama ini sering terjadi tindak kriminal begal maupun tawuran,” ujarnya.
Lebih jauh, ia berharap langkah mitigasi yang dilakukan bersama Forkopimko tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata, melainkan diwujudkan melalui langkah konkret dan berkelanjutan.
“Yang paling penting adalah tindak lanjutnya. Kita ingin ada evaluasi rutin, patroli yang lebih masif, penerangan jalan yang ditingkatkan, dan sistem pengawasan yang benar-benar berjalan. Saya ingin Jakarta Barat kembali dikenal sebagai wilayah yang aman dan nyaman bagi masyarakat,” tutupnya.
