JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menggebrak dengan keputusan mutasi strategis. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Harli Siregar resmi ditunjuk sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Utara (Sumut) melalui Keputusan Jaksa Agung Nomor 352 Tahun 2025.
Langkah ini menjadi sorotan karena menandai pergeseran penting dalam struktur kepemimpinan Kejaksaan Agung di tengah dinamika penegakan hukum di Indonesia.
Kiprah Harli Siregar: Dari Kapuspenkum ke Kajati Sumut
Harli Siregar, yang sebelumnya dikenal sebagai juru bicara Kejagung, kini mengemban amanah baru sebagai Kajati Sumut. Pria yang dilantik sebagai Kapuspenkum pada Juni 2024 ini menggantikan posisi sebelumnya yang diisi oleh Ketut Sumedana, yang kini menjabat sebagai Kajati Bali.
“Harli dilantik oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin sebagai Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung pada Juni 2024. Saat itu ia menggantikan Ketut Sumedana yang kini menjabat sebagai Kajati Bali,” demikian keterangan resmi dari Kejagung.
Sebelum menapaki jabatan sebagai Kapuspenkum, Harli telah memiliki pengalaman panjang di dunia kejaksaan. Ia pernah menjabat sebagai Kajati Papua Barat pada 2023, Kepala Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam di Deli Serdang, Sumut, serta posisi strategis lainnya seperti Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dan Bangka Belitung. Pengalaman ini menjadi modal kuat baginya untuk memimpin Kejati Sumut, wilayah yang dikenal memiliki tantangan hukum yang kompleks, mulai dari kasus korupsi hingga kejahatan lintas daerah.
Mutasi Strategis di Tengah Sorotan Publik
Keputusan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin untuk memindahkan Harli ke Sumut dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat penegakan hukum di daerah tersebut. Sumatera Utara, sebagai salah satu provinsi dengan aktivitas ekonomi dan sosial yang tinggi, kerap menjadi sorotan akibat kasus-kasus besar seperti korupsi infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam.
“Hal itu tertuang dalam surat Keputusan Jaksa Agung Nomor 352 Tahun 2025 pada 4 Juli 2025,” bunyi keterangan resmi Kejagung, menegaskan bahwa mutasi ini merupakan bagian dari upaya penyegaran organisasi.
Mutasi ini juga mencerminkan dinamika internal Kejagung dalam menempatkan figur-figur kunci di posisi strategis. Harli Siregar, yang dikenal vokal dalam menyampaikan perkembangan kasus-kasus besar Kejagung, kini diharapkan membawa energi baru dalam menangani perkara hukum di Sumut. Beberapa pengamat hukum menilai, pengalaman Harli di berbagai daerah akan menjadi kunci untuk menghadapi tantangan di Medan, ibu kota Sumut, yang menjadi pusat perhatian penegakan hukum.
Rekam Jejak Harli Siregar di Kejagung
Sebagai Kapuspenkum, Harli Siregar dikenal aktif menyuarakan komitmen Kejagung dalam pemberantasan korupsi. Ia kerap tampil di depan media untuk menjelaskan perkembangan kasus besar, seperti dugaan korupsi ekspor minyak sawit mentah (CPO) senilai Rp1,3 triliun dan kasus suap hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
“Tim Satgas Intelijen Reformasi dan Inovasi Kejaksaan Agung berhasil mengamankan buronan yang masuk dalam daftar pencarian orang,” ujar Harli dalam keterangan tertulis pada 4 Juli 2025, terkait penangkapan buronan kasus korupsi pembangunan bendungan.
Kiprahnya sebagai juru bicara Kejagung menunjukkan kemampuan komunikasi yang mumpuni, yang kini diharapkan dapat diterjemahkan ke dalam kepemimpinan operasional di Kejati Sumut. Dengan latar belakangnya yang kaya pengalaman, Harli dianggap mampu membawa angin segar dalam penanganan perkara hukum di wilayah tersebut.
Tantangan Baru di Sumatera Utara
Penunjukan Harli sebagai Kajati Sumut menempatkannya di posisi yang penuh tantangan. Baru-baru ini, Sumut menjadi sorotan akibat sejumlah kasus hukum, seperti operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Ginting, serta kasus pembacokan jaksa yang masih dalam penyelidikan.
Kejati Sumut juga tengah menangani berbagai perkara sensitif, termasuk kasus korupsi yang melibatkan pejabat daerah dan swasta.
Dengan pengalaman panjang di dunia kejaksaan dan rekam jejaknya yang gemilang, Harli Siregar diharapkan dapat membawa perubahan positif di Kejati Sumut.
Mutasi ini bukan sekadar perubahan jabatan, tetapi juga cerminan komitmen Kejagung untuk menempatkan figur terbaik di posisi strategis guna memperkuat supremasi hukum di Indonesia.
