Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan komitmennya untuk menghormati dan mengawal hak warga negara dalam menyampaikan aspirasi secara terbuka pada aksi unjuk rasa di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Johnny Edison Isir, menyampaikan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak fundamental warga negara yang dijamin resmi oleh undang-undang.
“Polri siap memberikan pelayanan dan pengawalan terbaik kepada masyarakat yang menyampaikan aspirasi. Kami menghormati hak setiap warga negara dan berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung secara damai, tertib, serta kondusif,” ujar Irjen Pol Johnny Edison Isir dalam keterangannya, Rabu (26/8/2026).
Imbauan Menjaga Kedamaian dan Saring Informasi
Irjen Isir menekankan agar para peserta aksi tetap mematuhi aturan hukum serta mengutamakan kenyamanan dan hak warga lainnya di ruang publik. Ia mengingatkan massa aksi agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum terverifikasi maupun potensi tindakan anarkis.
“Kebebasan berpendapat harus berjalan seiring dengan tanggung jawab. Mari kita jaga ruang demokrasi agar tetap sehat, sehingga setiap aspirasi dapat disampaikan dengan cara yang baik, tertib, dan bermartabat,” tegasnya.
Peta Elemen Massa dan Tuntutan Unjuk Rasa 27 Agustus
Kawasan Senayan diproyeksikan bakal dipadati oleh berbagai kelompok masyarakat, mahasiswa, hingga aliansi daerah yang membawa beragam fokus tuntutan:
1. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB)
Mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset serta mengusut tuntas dugaan korupsi yang melibatkan pejabat Pemkab Pati. Selain itu, mereka menyuarakan keberatan atas penundaan transaksi rekening donasi operasional aksi.
2. Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB)
Membawa sekitar 2.000 massa yang diawali aksi di DPRD Kota Depok sebelum bergabung ke Senayan. Tuntutan utama mereka meliputi pengesahan RUU Perampasan Aset, penerapan hukuman mati bagi koruptor, serta penurunan harga bahan pokok.
3. Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM)
Terdiri dari koalisi 14 organisasi mahasiswa dan elemen masyarakat sipil dengan perkiraan massa mencapai 1.000 orang. Mereka mengusung 10 isu strategis mulai dari penegakan demokrasi, kebijakan ekonomi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, hingga penghentian kriminalisasi aktivis.
4. Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4)
Massa asal Bangkalan, Jawa Timur, ini hadir untuk menyampaikan dukungan terhadap program strategis pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), sembari menyalurkan masukan evaluasi demi perbaikan tata kelola di lapangan.
Meski gelombang unjuk rasa diperkirakan cukup besar, aktivitas legislatif di Gedung DPR/MPR RI dipastikan tetap berjalan sesuai agenda, termasuk agenda Rapat Paripurna dan rapat-rapat Komisi.
