JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) membentukan Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk mengawasi kondisi fisik dan keselamatan pondok pesantren (ponpes) di seluruh Indonesia. Satgas ini dibentuk sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya memastikan infrastruktur pendidikan keagamaan yang aman dan layak.
Pengumuman disampaikan usai Rapat Tingkat Menteri (RTM) di Kantor Kemenko PM, Jakarta, pada Jumat (17/10/2025).
Langkah ini diambil untuk mencegah insiden tragis akibat bangunan yang tak layak pakai, serta untuk menjamin keamanan siswa dan kegiatan belajar mengajar di lingkungan ponpes. Rapat koordinasi turut melibatkan sejumlah kementerian terkait, termasuk Menteri PUPR Dody Hanggodo, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
“Satgas ini akan bertugas mengintegrasikan aspek pendidikan, keagamaan, dan keselamatan. Kami ingin memastikan ponpes tidak hanya menjadi pusat pembentukan karakter, tapi juga tempat yang aman dan nyaman untuk belajar,” ujarnya.
Fokus utama satgas adalah melakukan pemantauan rutin terhadap bangunan ponpes yang berpotensi rawan roboh, khususnya di wilayah yang rawan bencana seperti gempa bumi dan banjir. Selain itu, satgas juga akan meninjau ulang proses perizinan pendirian ponpes baru agar sesuai dengan standar keselamatan nasional.
Data dari Kementerian Agama mencatat ada lebih dari 28.000 ponpes aktif di Indonesia, dengan banyak di antaranya masih menggunakan bangunan lama yang membutuhkan renovasi mendesak.
Menteri PUPR Dody Hanggodo menegaskan komitmennya untuk melanjutkan audit struktural bangunan ponpes dan memfasilitasi renovasi infrastruktur sesuai standar keselamatan.
Pembentukan Satgas Ponpes ini juga sejalan dengan program prioritas pemerintah Prabowo-Gibran untuk memperkuat infrastruktur pendidikan berbasis inklusi dan keselamatan. Di samping pengawasan bangunan, satgas akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menyosialisasikan protokol keselamatan, pelatihan mitigasi bencana, dan simulasi evakuasi darurat.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan bahwa kolaborasi lintas kementerian ini diharapkan mempercepat peningkatan kualitas ponpes di Indonesia, baik dari sisi fisik maupun kurikulum yang adaptif terhadap era digital.
Pembentukan satgas ditargetkan rampung dalam waktu dekat, dengan sistem pelaporan berkala langsung ke Presiden. Pemerintah berharap langkah ini dapat mencegah kejadian serupa insiden runtuhnya bangunan ponpes yang pernah terjadi, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan ponpes nasional.
