JAKARTA – Program Sekolah Rakyat menjadi fokus penguatan tata kelola setelah Kementerian Sosial menggandeng Indonesia Corruption Watch untuk mencegah potensi korupsi.
Pertemuan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dengan ICW berlangsung di Jakarta, Jumat (24/7/2026).
Agenda utama pembahasan ialah memperkuat sistem pengadaan barang dan jasa agar pelaksanaan Sekolah Rakyat berjalan transparan dan akuntabel.
Diskusi juga membahas berbagai potensi risiko dalam proses pengadaan beserta langkah mitigasi untuk memperkecil peluang penyimpangan anggaran.
“Kami berdiskusi panjang dengan semangat yang sama. Tidak boleh program strategis Bapak Presiden Prabowo dikotori dengan tindakan-tindakan korupsi.”
“Maka, apa yang disampaikan oleh ICW menjadi masukan yang sangat berharga buat Kementerian Sosial,” kata Gus Ipul usai pertemuan.
Masukan ICW akan menjadi bahan evaluasi Kemensos dalam memperbaiki tata kelola pengadaan barang dan jasa pada berbagai program prioritas.
Penyempurnaan mekanisme tersebut diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program.
“Ini adalah peringatan dan ini harus kita terima dengan menindaklanjuti beberapa hal,” ujar Gus Ipul.
Kemensos menyatakan siap menindaklanjuti seluruh temuan, memperdalam kajian, dan menerapkan langkah nyata untuk mencegah praktik yang merugikan negara.
Pemerintah menegaskan Sekolah Rakyat harus berjalan sesuai tujuan menghadirkan layanan pendidikan berkualitas bagi keluarga paling tidak mampu.
“Dan akhirnya Sekolah Rakyat benar-benar sesuai tujuan Bapak Presiden, yaitu memberikan pendidikan dengan lingkungan yang berkualitas untuk keluarga paling tidak mampu,” sambungnya.
Kemensos juga membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran, maupun pengawasan terhadap seluruh program kementerian.
Partisipasi publik dinilai penting guna memperkuat transparansi sekaligus meningkatkan kualitas pengambilan kebijakan berbasis data.
“Kami sangat terbuka (terhadap) kritik saran dari pihak manapun. Apalagi dilakukan dengan melampirkan data-data yang akurat. Apa yang disampaikan oleh ICW semuanya itu dilampiri dengan data-data yang sangat akurat,” jelas Gus Ipul.
Ia mengapresiasi kontribusi ICW yang menyampaikan berbagai masukan lengkap dengan bukti pendukung untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi.
“Sehingga kami bisa mengoreksi, memberikan satu kebijakan yang mampu untuk bisa mencegah adanya korupsi tersebut,” tambah dia.
Selain memperbaiki tata kelola, Kemensos meminta seluruh pegawai memperkuat integritas dalam menjalankan setiap program pelayanan masyarakat.
Gus Ipul mengingatkan seluruh jajaran agar tidak memberi ruang terhadap praktik korupsi karena setiap pelanggaran pada akhirnya akan terungkap.
“Mari jajaran Kementerian Sosial terus memperkuat integritas. Perkuat integritas dan perbaiki tata kelola supaya hal-hal yang tidak kita inginkan ini tidak terjadi.”
“Kita harus menyadari bahwa tindakan-tindakan korupsi itu akan ketahuan. Pada waktunya akan ketahuan dan ini peringatan,” tegas dia.
Sementara itu, ICW menegaskan komitmennya mengawal berbagai program strategis pemerintah, termasuk pelaksanaan Sekolah Rakyat.
Organisasi tersebut menempatkan sektor pendidikan sebagai salah satu bidang prioritas dalam kegiatan pemantauan dan kajian kebijakan.
“Jadi harapan kami dengan melalui peran-peran pengawasan yang ICW lakukan mulai dari kajian, pemantauan dan sebagainya, kita niatnya ingin menjaga agar anggaran dan semua program yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak ada kebocoran dan semaksimal-maksimalnya untuk pendidikan publik,” jelas Almas.
ICW berharap setiap anggaran pendidikan dimanfaatkan secara optimal sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.
“Karena kami berpandangan bahwa pendidikan itu mestinya berkeadilan dan inklusif,” sambung dia.
Pertemuan juga dihadiri pejabat Kemensos serta jajaran ICW sebagai bentuk sinergi memperkuat pengawasan program pemerintah.***
