MAKASSAR – Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto mengatakan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana harus menjadi prioritas utama dalam setiap tahap penanggulangan, mulai dari siaga darurat, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.
Suharyanto menyampaikan hal tersebut saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Hidrometeorologi Basah di Provinsi Sulawesi Selatan, yang digelar di Ruang Rapat Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, pada Kamis (2/1).
“Pada fase tanggap darurat, pastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat terdampak, seperti makanan, air bersih, pakaian, dan minuman, dipenuhi secara maksimal. Posko dan fasilitas tambahan memang penting, tetapi yang paling utama adalah memastikan kebutuhan dasar tersebut,” ujar Suharyanto.
Dalam arahannya, Suharyanto juga mengingatkan para pimpinan daerah untuk memastikan setiap tahapan penanggulangan bencana—mulai dari siaga darurat, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi—dilaksanakan dengan baik dan optimal.
Lebih lanjut, Suharyanto menegaskan bahwa jika pemerintah daerah memerlukan dukungan dari pemerintah pusat, dalam hal ini BNPB, maka bantuan tersebut bisa diberikan untuk memperlancar penanganan darurat dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Suharyanto juga memberikan apresiasi terhadap respons cepat pemerintah daerah Sulawesi Selatan dalam menangani bencana yang terjadi. Ia berharap, melalui rakor ini, setiap daerah dapat menyatukan visi dan kesiapan untuk menghadapi potensi bencana, terutama cuaca ekstrem di awal tahun 2025.
“Ada 16 daerah yang telah menetapkan status tanggap darurat. Berkat kesiapan pemerintah daerah, bencana dapat ditangani dengan baik. Agar dampak bencana tidak meluas, rakor ini penting untuk menyatukan langkah dan meminimalisir dampak bencana di wilayah lainnya,” jelas Suharyanto.
Arahan Menko PMK
Rakor ini juga dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc., yang turut menyoroti pentingnya pencegahan bencana. Salah satu cara untuk mengurangi risiko bencana adalah dengan menyiapkan infrastruktur fisik yang memadai.
“Yang kita bahas bukan hanya siapa yang tercepat memadamkan api, tapi bagaimana mencegah kebakaran itu terjadi. Bencana memang cepat, tetapi dampaknya bisa berlangsung lama. Kita perlu strategi jangka panjang dan jangka pendek,” ujar Pratikno.
Selain kesiapan infrastruktur fisik, Pratikno juga menekankan perlunya kesiapan aparat, masyarakat, serta dukungan logistik untuk korban, seperti tempat pengungsian dan penyediaan kelistrikan. “Semua persiapan harus matang agar dampak bencana dapat diminimalisir,” tambahnya.
Tujuan Rapat Koordinasi
Rakor ini diselenggarakan sebagai langkah bersama dalam merespons bencana hidrometeorologi basah yang melanda sejumlah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan pada periode November-Desember 2024. Sebanyak 16 kabupaten/kota telah menetapkan status tanggap darurat, sementara delapan kabupaten/kota lainnya berada dalam status siaga darurat.
Daerah yang sudah menetapkan status tanggap darurat di antaranya Kabupaten Pinrang, Sidenreng Rappang, Luwu Timur, Bantaeng, Sinai, Wajo, Jeneponto, Kota Parepare, Kota Palopo, Enrekang, Takalar, Luwu Utara, Toraja Utara, Tana Toraja, dan Bulukumba. Sementara daerah yang berada dalam status siaga darurat antara lain Soppeng, Barru, Selayar, Maros, Kota Makassar, Gowa, Bone, serta Pangkajene dan Kepulauan.
Dukungan Pemerintah Pusat
Sebagai bentuk dukungan, pemerintah pusat melalui BNPB menyerahkan bantuan peralatan dan dana operasional kepada masing-masing daerah. Total bantuan yang diberikan mencapai 14,495 miliar Rupiah, terdiri dari berbagai barang, seperti tenda pengungsi, tenda keluarga, paket sembako, makanan siap saji, hygiene kit, matras, selimut, pompa alkon, serta karung bahan banjiran. Setiap kabupaten/kota dengan status tanggap darurat menerima dana operasional sebesar 200 juta Rupiah, sedangkan daerah dengan status siaga darurat menerima dana 150 juta Rupiah.
“Bantuan ini sangat signifikan, jika dihitung dalam bentuk barang dan anggaran operasional hampir mencapai 15 miliar Rupiah. Semoga bantuan ini dapat mengurangi dampak bencana di Sulawesi Selatan dan membantu mitigasi bencana,” tutup Suharyanto.
