JAKARTA – Peristiwa pembubaran forum diskusi yang melibatkan sejumlah pejabat pemerintah di lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM) memunculkan perdebatan mengenai ruang dialog dalam kehidupan demokrasi Indonesia.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menilai insiden tersebut menjadi momentum untuk menegaskan pentingnya komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat dalam menyikapi berbagai kebijakan publik.
Menurut Qodari, demokrasi tidak dapat berjalan sehat apabila hanya diisi tuntutan sepihak tanpa adanya ruang pertukaran gagasan dan argumentasi yang terbuka.
“Yang namanya demokrasi itu bisa terjadi kalau ada dialog. Kalau tidak ada dialog, hanya tuntutan, kan bukan demokrasi namanya. Itu namanya semua gue, maunya dia saja,” kata Qodari, dikutip Rabu (17/6).
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas aksi sejumlah mahasiswa yang menolak kehadiran pejabat negara dalam sebuah forum diskusi di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM, Yogyakarta, pada Senin (15/6) malam.
Forum tersebut menghadirkan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid, serta Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.
Pada awal pelaksanaan, kegiatan berlangsung kondusif dengan suasana diskusi yang tertib dan partisipatif.
Situasi berubah ketika sekelompok mahasiswa memasuki area panggung dan membentangkan spanduk berisi penolakan terhadap kehadiran para narasumber.
Aksi tersebut membuat jalannya diskusi terganggu hingga akhirnya kegiatan tidak dapat dilanjutkan sebagaimana direncanakan.
Qodari menilai terdapat kondisi yang tidak lazim karena kegiatan tersebut sebelumnya telah memperoleh ruang di lingkungan kampus dan sempat berjalan normal.
“Jadi sebetulnya kan ada anomali di situ, ada interupsi,” ujar Qodari.
Ia menegaskan bahwa perbedaan pandangan dalam demokrasi seharusnya tetap disalurkan melalui mekanisme dialog, bukan dengan menghentikan ruang diskusi yang sedang berlangsung.
Menurutnya, apabila terdapat keberatan terhadap suatu pandangan atau kebijakan pemerintah, respons yang paling proporsional adalah menyampaikan argumentasi melalui forum yang sama atau forum tandingan.
“Saya kira dialog itu, ya, dijawab dengan dialog yang lain, kan tidak susah. Saya kira itu jawaban yang paling proporsional. Kalau kita bicara mengenai demokrasi dan bicara mengenai dialog,” kata Qodari.
Soroti Penolakan terhadap Program MBG
Dalam kesempatan yang sama, Qodari juga menanggapi tuntutan sebagian mahasiswa yang meminta pemerintah menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menjelaskan bahwa MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang sejak awal menjadi bagian dari agenda kampanye nasional.
Program tersebut, kata dia, lahir dari komitmen pemerintah untuk mempercepat penanganan masalah stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Qodari menegaskan bahwa program yang memperoleh legitimasi politik melalui pemilihan umum tidak dapat dihentikan hanya karena adanya tuntutan dari kelompok tertentu.
“Nah pada titik itu juga saya mau kasih konteks, bahwa yang namanya MBG nggak bisa Anda (mahasiswa) minta langsung berhenti. Prabowo dipilih karena program kerja yang dilaksanakan, nggak bisa diberhentikan,” tegas Qodari.
Ia menilai masyarakat telah memberikan mandat politik kepada Presiden Prabowo melalui kemenangan dalam pemilu, termasuk untuk menjalankan program-program yang telah dijanjikan selama masa kampanye.
Karena itu, Qodari membedakan antara kritik yang bersifat politik dan kritik yang bersifat teknokratis terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah.
Untuk aspek politik, menurutnya, pemerintah memiliki kewajiban menjalankan program yang telah mendapatkan dukungan pemilih.
“Salah besar kalau justru menuntut Pak Prabowo untuk menghentikan program itu. Karena itu justru janji kampanyenya. Anda sama dengan mengatakan Pak Prabowo jangan memenuhi janji kampanye,” kata Qodari.
Sementara itu, kritik yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis program tetap terbuka untuk dibahas dan dievaluasi guna meningkatkan efektivitas kebijakan.
Qodari mengajak mahasiswa melihat kebijakan pemerintah dalam konteks yang lebih luas, yakni sebagai bagian dari mandat publik yang diberikan melalui proses demokrasi.
Menurutnya, dukungan jutaan pemilih terhadap Presiden Prabowo juga mencakup persetujuan terhadap visi, misi, dan program kerja yang ditawarkan kepada masyarakat.
“Nah, kalau ketidaksetujuan Anda (mahasiswa) itu bersifat kategorikal, bersifat tenokratis, ya kita perbaiki mana yang kurang-kurang,” jelas Qodari.
Perdebatan mengenai MBG dan berbagai program prioritas nasional, lanjutnya, tetap dapat dilakukan secara terbuka sepanjang mengedepankan dialog yang konstruktif dan menghormati prinsip-prinsip demokrasi.***
