JAAKRTA – Mahkamah Konstitusi Thailand memutuskan untuk memberhentikan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra dari jabatannya setelah percakapan telepon yang bocor dengan mantan pemimpin Kamboja, Hun Sen, dianggap melanggar etika secara serius. Putusan tersebut mengakhiri masa jabatannya yang dimulai lebih dari setahun yang lalu.
Keputusan ini bermula dari petisi yang diajukan oleh 36 senator yang mengklaim bahwa rekaman percakapan antara Paetongtarn dan Hun Sen, yang disebarkan media pada 18 Juni 2025, menunjukkan bahwa perdana menteri tidak memenuhi syarat untuk tetap menjabat dan melanggar standar etika berdasarkan Konstitusi Thailand.
Dalam keputusan yang diambil dengan suara mayoritas 6-3, Mahkamah Konstitusi Thailand menyatakan bahwa Paetongtarn telah melakukan “pelanggaran serius terhadap standar etika”, yang berakibat pada pemecatannya efektif pada 1 Juli 2025. Keputusan tersebut juga menyebabkan seluruh kabinet Thailand harus mengosongkan jabatannya, meski mereka akan tetap bertugas sebagai pejabat sementara.
Namun, tiga hakim minoritas menilai bahwa tindakan perdana menteri tidak memenuhi kategori pelanggaran etika yang “serius”.
Menanggapi keputusan tersebut, Paetongtarn menerima keputusan pengadilan namun mempertahankan sikap tidak bersalah. Dia menjelaskan bahwa percakapan dalam rekaman tersebut tidak dilakukan untuk keuntungan pribadi, melainkan dengan niat tulus untuk mengabdi kepada negara, terutama dalam konteks menjaga keselamatan warga negara dan personel militer Thailand.
Paetongtarn juga menyatakan bahwa putusan tersebut mencerminkan perubahan politik yang mendalam di Thailand dan menyerukan anggota parlemen untuk bekerja sama dalam menciptakan stabilitas politik. “Saya berterima kasih kepada rakyat Thailand atas kesempatan untuk melayani bangsa,” katanya, dilansir dari Oana.
Sementara itu, Partai Rakyat yang berada di oposisi menyatakan dukungannya terhadap pembentukan pemerintahan baru, namun dengan syarat bahwa calon perdana menteri harus membubarkan parlemen dalam waktu empat bulan setelah menyampaikan pernyataan kebijakan mereka untuk membuka jalan bagi pemilihan umum baru. Partai tersebut juga menegaskan tidak akan bergabung dengan pemerintahan yang dipimpin oleh “perdana menteri dari luar” atau yang memiliki latar belakang terkait kudeta militer.
