JATIM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Mojokerto, Jawa Timur, masih menggunakan sistem distribusi makanan dalam wadah individual atau ompreng. Penerapan sistem prasmanan belum dilakukan karena pemerintah daerah masih menunggu petunjuk teknis dan arahan resmi dari pemerintah pusat.
Ketua Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kota Mojokerto, Rahmad Rihfari, mengatakan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayahnya masih menjalankan mekanisme penyaluran yang berlaku saat ini.
Menurut Rahmad, hingga Senin (26/10/2026), belum ada keputusan maupun sosialisasi resmi mengenai uji coba sistem prasmanan untuk program MBG di Kota Mojokerto.
“Kalau mekanismenya dari pusat turun surat. Sejauh ini belum ada rencana uji coba MBG prasmanan di Kota Mojokerto,” kata Rahmad.
Dengan mekanisme yang berjalan sekarang, makanan disiapkan oleh SPPG, kemudian dikemas dalam wadah individual sebelum diantarkan langsung ke ruang kelas siswa. Sistem ini tetap diterapkan sambil menunggu kebijakan lebih lanjut mengenai kemungkinan perubahan pola distribusi.
Sementara itu, sistem prasmanan mengharuskan makanan disajikan di satu lokasi tertentu di lingkungan sekolah. Para siswa kemudian mengambil makanan secara bergiliran sesuai dengan porsi yang telah ditentukan.
Perbedaan mekanisme tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diperhitungkan sebelum sistem baru diterapkan. Selain memastikan makanan tersalurkan kepada seluruh siswa, pelaksanaannya juga perlu disesuaikan dengan kondisi sekolah dan jadwal kegiatan belajar mengajar.
Rahmad menilai, penerapan sistem prasmanan perlu melalui tahap uji coba dan evaluasi agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui apakah pola penyajian tersebut mampu mempercepat pembagian makanan atau justru membutuhkan waktu lebih lama.
“Penerapannya perlu diuji coba terlebih dahulu untuk mengetahui dampaknya terhadap kegiatan belajar mengajar di sekolah. Apakah nanti membuat pembagian lebih cepat atau justru memperlambat aktivitas siswa, itu yang harus dievaluasi,” jelasnya.
Menurut dia, kesiapan pelaksanaan menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan mekanisme distribusi MBG. Perubahan sistem tidak hanya berkaitan dengan cara makanan disajikan, tetapi juga menyangkut kesiapan dapur, tenaga pelaksana, serta pengaturan siswa di lingkungan sekolah.
Dari sisi operasional, SPPG perlu memastikan kemampuan menyiapkan makanan dalam jumlah besar apabila sistem prasmanan diterapkan. Ketersediaan personel untuk membantu proses penyajian dan mengatur pembagian makanan juga perlu diperhitungkan.
Selain itu, ketertiban siswa saat mengambil makanan menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Pengaturan antrean yang baik diperlukan agar proses distribusi berlangsung teratur tanpa mengganggu kegiatan belajar mengajar.
Penyesuaian porsi juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program. Kebutuhan makanan siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama perlu diperhatikan agar porsi yang disajikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok usia.
Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, penerapan sistem distribusi MBG di Kota Mojokerto masih mengikuti mekanisme yang berlaku sambil menunggu keputusan pemerintah pusat.
Kepastian mengenai perubahan sistem nantinya akan mengikuti arahan dan ketentuan resmi yang diterbitkan pemerintah. Dengan demikian, pelaksanaan program MBG di Kota Mojokerto diharapkan tetap berjalan tertib dan mendukung pemenuhan gizi siswa di sekolah.
