JAKRTA – Kasus dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali memasuki babak baru. Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, melalui kuasa hukumnya mulai membuka informasi terkait sejumlah pihak yang diduga memiliki keterkaitan dalam perkara yang tengah diselidiki tersebut.
Dalam sebuah diskusi publik bertajuk *”Korupsi Dana Gizi Ancaman Bagi Generasi”*, kuasa hukum Sony, Krisna Murti, mengungkap adanya beberapa nama yang disebut kliennya dan diduga berkaitan dengan praktik korupsi di program unggulan pemerintah tersebut. Namun, identitas lengkap pihak-pihak yang dimaksud masih dirahasiakan.
“Ada inisial NS, lalu ada inisial D, lalu ada inisial SS, kemudian ada inisial DZ. Ya cukuplah nanti lebih lanjutnya,” kata Krisna.
Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena untuk pertama kalinya muncul petunjuk mengenai pihak lain yang diduga terseret dalam kasus yang belakangan menyita perhatian publik. Meski hanya menyebutkan inisial, pengungkapan itu memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan adanya aktor lain yang memiliki peran penting dalam dugaan penyimpangan anggaran MBG.
Justice Collaborator Jadi Kunci Pengungkapan Kasus
Krisna menegaskan, langkah kliennya mengungkap sejumlah informasi merupakan bagian dari komitmen untuk membantu aparat penegak hukum membongkar kasus secara menyeluruh. Karena itu, pihaknya berharap permohonan *justice collaborator* (JC) yang diajukan Sony dapat segera dikabulkan.
Menurut dia, status JC akan membuka ruang bagi penyidik untuk menelusuri lebih jauh alur dugaan korupsi yang terjadi, termasuk mengungkap pihak-pihak yang selama ini belum tersentuh proses hukum.
“Kami berharap permohonan justice collaborator ini dapat diterima karena ini membantu penegakan hukum dan membuka seluruh rangkaian peristiwa yang terjadi,” ujarnya.
Krisna menilai keberanian kliennya untuk memberikan keterangan tambahan sejalan dengan komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Ia bahkan mengaitkan langkah tersebut dengan pernyataan Presiden yang berulang kali menegaskan tidak akan memberi ruang bagi pelaku korupsi.
“Karena ini juga membantu daripada keinginan Bapak Presiden yang selalu mengatakan, di mana Bapak Presiden bilang koruptor kita kejar sampai ke Antartika. Artinya bahwa inilah kesempatan kita membuka seluruhnya proses ini,” tutur Krisna.
Kuasa Hukum Khawatir Ada Upaya Membungkam
Di tengah upaya membuka fakta-fakta baru, kubu Sony mengaku khawatir terhadap keselamatan kliennya. Kekhawatiran itu muncul setelah adanya indikasi yang dinilai mengarah pada upaya membungkam pihak yang tengah memberikan informasi kepada penegak hukum.
Atas dasar itu, tim kuasa hukum telah mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Mereka meminta agar lembaga tersebut segera turun tangan memberikan pendampingan sekaligus pengawasan terhadap kondisi Sony selama menjalani proses hukum.
Menurut Krisna, perlindungan tersebut penting mengingat kliennya disebut telah mulai membuka informasi yang berkaitan dengan sejumlah nama yang dianggap memiliki pengaruh besar.
“Karena upaya-upaya dugaan membungkam daripada permasalahan ini sudah indikasinya banyak kita temukan,” ungkapnya.
Ia juga meminta LPSK segera melakukan langkah-langkah konkret untuk memastikan keamanan Sony, termasuk pengawasan terhadap kebutuhan sehari-hari kliennya selama berada dalam proses penahanan.
“Jadi segera LPSK turun untuk mengontrol makanan dari klien kami, lalu pendampingan dari klien kami. Ini harus segera, sifatnya ini harus segera. Karena klien kami justice collaborator dan membuka nama-nama besar,” kata Krisna.
Dugaan Korupsi MBG Makin Meluas
Munculnya sejumlah inisial yang disebut kuasa hukum Sony menambah dimensi baru dalam penanganan kasus dugaan korupsi MBG. Sebelumnya, perkara ini telah menjadi perhatian publik karena menyangkut program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan.
Program MBG sendiri merupakan salah satu agenda strategis pemerintah yang bertujuan memperkuat ketahanan gizi nasional. Karena itu, dugaan penyimpangan dana dalam program tersebut dinilai memiliki dampak yang luas, tidak hanya terhadap keuangan negara tetapi juga terhadap target peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Pernyataan Sony melalui kuasa hukumnya berpotensi menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk menelusuri keterlibatan pihak lain. Namun hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai identitas para pemilik inisial yang disebut maupun status hukum mereka dalam perkara tersebut.
Sementara itu, publik menanti langkah lanjutan aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti informasi yang disampaikan oleh Sony Sonjaya. Jika keterangan tersebut dapat diverifikasi, bukan tidak mungkin penyidikan kasus dugaan korupsi MBG akan mengarah pada pengungkapan jaringan yang lebih luas.
