JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mulai menyiapkan strategi pembiayaan alternatif setelah rencana penerbitan obligasi daerah belum memperoleh lampu hijau pemerintah pusat.
Pemprov DKI bersama DPRD sepakat mengandalkan Dana Bagi Hasil (DBH) dan pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) agar agenda pembangunan ibu kota tidak terhambat.
Obligasi Daerah Belum Mendapat Persetujuan
Rencana Jakarta menerbitkan obligasi daerah untuk mendukung pembiayaan pembangunan hingga kini belum mendapatkan persetujuan pemerintah pusat.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pemerintah daerah tidak bisa terus menunggu tanpa menyiapkan solusi alternatif.
“Hal yang berkaitan dengan obligasi, memang sampai hari ini belum mendapatkan persetujuan.”
“Dan karena tidak bisa kami harus menunggu terlalu lama dan harus ada jalan keluar,” kata Pramono di Kembangan, Jakarta Barat, Selasa (3/11/2026).
Dia menyebut Pemprov DKI dan DPRD telah membahas persoalan tersebut hingga menghasilkan kesepakatan mengenai sumber pendanaan pengganti.
“Maka kami sudah memutuskan apa yang menjadi kesimpulan atau keputusan bersama antara Pemerintah DKI Jakarta dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta,” sambungnya.
DBH dan Pinjaman SMI Jadi Alternatif
Sebagai pengganti skema obligasi daerah, Pemprov DKI menyiapkan dua sumber pembiayaan, yakni Dana Bagi Hasil (DBH) dan pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Pramono berharap fasilitas pinjaman dari lembaga pembiayaan infrastruktur milik pemerintah tersebut dapat diperoleh dengan tingkat bunga yang kompetitif.
“Pertama, menggunakan DBH, yang kedua adalah pinjaman dari SMI dengan bunga yang mudah-mudahan murah sekali,” ungkap Pramono.
Pemilihan dua instrumen tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan anggaran pembangunan tanpa harus menunggu kepastian penerbitan obligasi daerah.
Pembangunan Jakarta Dipastikan Tetap Berjalan
Pramono menegaskan perubahan strategi pendanaan tidak akan mengubah arah kebijakan pembangunan yang telah direncanakan Pemprov DKI Jakarta.
Menurut dia, kepastian keberlanjutan proyek pembangunan menjadi prioritas meskipun rencana penghimpunan dana melalui pasar obligasi belum terealisasi.
“Tapi intinya bahwa yang paling penting pembangunan di Jakarta tidak akan mengalami perubahan,” ucapnya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap berupaya menjaga kesinambungan program pembangunan melalui sumber pendanaan alternatif.
DPRD DKI Dukung Strategi Pembiayaan Alternatif
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah menyatakan lembaga legislatif mendukung langkah Pemprov mencari sumber pembiayaan lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
DPRD juga membuka dukungan terhadap pemanfaatan berbagai instrumen pendanaan, termasuk pinjaman SMI dan Dana Bagi Hasil sesuai kebijakan pemerintah pusat.
“Prinsipnya DPRD DKI terus mendukung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, baik itu dari kita mengikuti juga pemerintah pusat, baik itu dari SMI, DBH, dan sebagainya,” jelas dia.
Ima mengingatkan persoalan administrasi maupun pemilihan instrumen pembiayaan tidak boleh menyebabkan program pembangunan dan aspirasi warga Jakarta terbengkalai.
“Karena jangan sampai apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, aspirasi masyarakat, dan pembangunan Jakarta khususnya terhenti karena satu dan lain hal,” tandas Ima.
Keberlanjutan Pembangunan Jadi Prioritas
Perubahan skema pendanaan ini menjadi langkah Pemprov DKI untuk menjaga ketersediaan anggaran di tengah belum adanya persetujuan penerbitan obligasi daerah.
Penggunaan DBH dan pinjaman SMI kini menjadi alternatif yang disiapkan bersama DPRD untuk menopang kebutuhan pembangunan ibu kota.
Meski demikian, efektivitas skema tersebut akan bergantung pada ketersediaan dana, persyaratan pinjaman, serta kemampuan pemerintah daerah mengelola kewajiban pembiayaan.***
