NEW YORK, AS – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menghadapi ancaman krisis keuangan akut yang bisa mengakibatkan kehabisan dana operasional pada pertengahan tahun ini akibat tumpukan tunggakan kontribusi dari negara-negara anggota dan masalah arus kas yang semakin tidak stabil.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyampaikan peringatan keras ini melalui surat resmi kepada seluruh negara anggota pada Jumat (30/1/2026), di tengah kondisi anggaran kronis yang telah lama menjadi beban bagi lembaga multilateral terbesar di dunia, seperti dikutip dari laporan AFP.
Menurut Guterres, penyebab utama masalah ini adalah kegagalan sebagian negara anggota untuk memenuhi kewajiban pembayaran iuran secara lengkap dan tepat waktu. Hal ini telah memicu langkah-langkah darurat, termasuk penghentian sementara perekrutan staf baru dan pemotongan belanja di berbagai bidang operasional PBB.
“Entah semua negara anggota menghormati kewajiban mereka untuk membayar secara penuh dan tepat waktu, atau negara anggota harus secara mendasar merombak aturan keuangan kami untuk mencegah keruntuhan keuangan yang akan segera terjadi,” tulis Guterres dalam surat tersebut.
Ia menekankan bahwa situasi keuangan saat ini tidak bisa dipertahankan lebih lama karena meningkatkan kerentanan struktural organisasi terhadap risiko keuangan yang lebih besar. “Arah perkembangan saat ini tidak berkelanjutan. Hal ini membuat organisasi rentan terhadap risiko keuangan struktural,” lanjutnya.
Data internal PBB mengungkapkan bahwa meskipun lebih dari 150 negara telah melunasi iuran mereka, organisasi ini mengakhiri tahun 2025 dengan tunggakan mencapai 1,6 miliar dolar AS (sekitar Rp 26 triliun). Angka ini melonjak lebih dari dua kali lipat dibandingkan tunggakan pada akhir 2024. Jumlah tersebut hanya berselisih sekitar 600 juta dolar AS dari dana yang dialokasikan untuk Dewan Perdamaian baru yang diluncurkan oleh Presiden AS Donald Trump, senilai 1 miliar dolar AS (sekitar Rp 16,7 triliun).
Tekanan Likuiditas Makin Parah
Selain tunggakan, PBB juga terbebani oleh kewajiban mengembalikan dana surplus yang tidak terpakai kepada negara-negara anggota, yang semakin memperburuk kondisi likuiditas. Juru bicara Guterres, Farhan Haq, menyatakan dalam jumpa pers bahwa hal ini menjadi faktor tambahan yang menyulitkan pengelolaan kas organisasi.
Dalam suratnya, Guterres menyampaikan nada kecewa atas situasi ini. “Kami terjebak dalam siklus Kafkaesque; diharapkan mengembalikan uang tunai yang tidak ada,” tulisnya.
Ia memperingatkan bahwa tanpa lonjakan signifikan dalam pembayaran iuran, PBB tidak akan sanggup menjalankan anggaran program reguler tahun 2026 yang telah disahkan pada Desember 2025. “Realitas praktisnya sangat jelas: kecuali jika pengumpulan dana meningkat secara drastis, kami tidak dapat sepenuhnya melaksanakan anggaran program 2026,” tulis Guterres. “Lebih buruk lagi, berdasarkan tren historis, dana kas anggaran reguler dapat habis pada Juli,” tambahnya.
Konteks Politik Global yang Rumit
Krisis keuangan ini datang pada saat dinamika geopolitik semakin memanas, termasuk kelumpuhan Dewan Keamanan PBB akibat perseteruan antara Amerika Serikat, Rusia, dan China—ketiganya pemegang hak veto. Kondisi ini semakin rumit dengan kebijakan pemerintahan Presiden Donald Trump, yang dalam beberapa bulan terakhir memangkas dana untuk berbagai badan PBB dan menunda atau menolak pembayaran kontribusi wajib.
Trump kerap mempertanyakan nilai strategis PBB dan mengkritik agenda organisasi ini di forum internasional. Bulan ini, ia meluncurkan Dewan Perdamaian yang dikritik sebagai potensi saingan bagi PBB. Guterres juga menyoroti pemangkasan drastis bantuan pembangunan dan kemanusiaan oleh AS melalui doktrin “America First”, yang ia anggap sebagai bagian dari tantangan global yang lebih luas.
Peringatan Guterres ini menjadi panggilan mendesak bagi negara-negara anggota untuk segera bertindak demi menjaga kelangsungan operasi PBB dalam menangani isu-isu krusial seperti perdamaian dunia, perubahan iklim, dan bantuan kemanusiaan. Tanpa reformasi cepat, risiko kegagalan sistemik semakin nyata dan bisa berdampak pada stabilitas global.
