HALMAHERA BARAT – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat sepakat untuk segera mengevakuasi warga yang masih berada dalam wilayah zona bahaya Erupsi Gunung Ibu.
Keputusan ini dicapai dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Pos Komando Penanganan Darurat Erupsi Gunung Ibu, yang berlokasi di Kantor Bupati Halmahera Barat, Maluku Utara, pada Jumat (17/1).
Rapat ini melibatkan perwakilan BNPB, Deputi Bidang Sistem dan Strategi Raditya Jati, Direktur Dukungan Infrastruktur Darurat Andria Yuferryzal, BPBD Provinsi Maluku Utara, Bupati Halmahera Barat, Sekretaris Daerah Halmahera Barat, Dandim 1501/Ternate, Kapolres Halmahera Barat, Forkopimda Halmahera Barat, kepala desa, dan tokoh masyarakat dari daerah-daerah yang termasuk dalam zona bahaya.
Bupati Halmahera Barat, James Uang, menegaskan komitmennya untuk memindahkan warga dari enam desa yang terdampak. Pihaknya telah bekerja sama dengan kepala desa dan tokoh masyarakat setempat agar warga bersedia mengungsi demi menghindari risiko lebih lanjut.
“Sesuaidengan rekomendasi PVMBG yang menyarankan status level 4, ada enam desa dalam radius 5 hingga 6 km yang harus dievakuasi. Kami berharap warga mengosongkan desa mereka dan menuju lokasi pengungsian untuk menghindari potensi bahaya,” ujar James.
Enam desa yang terdampak adalah desa-desa di Kecamatan Tabaru, meliputi Desa Sangaji Nyeku, Desa Sosangaji, Desa Tuguis, Desa Togoreba Sungi, Desa Borona, dan Desa Todoke. Warga Desa Sangaji Nyeku telah berhasil dievakuasi sepenuhnya oleh Tim Gabungan dan dibawa ke beberapa titik pengungsian.
Bupati Halmahera Barat juga telah mengeluarkan imbauan terkait pengendalian dan pengamanan bencana erupsi Gunung Ibu di wilayah Kecamatan Tabaru. Imbauan tersebut ditujukan kepada Camat Tabaru dan Kepala Desa se-Kecamatan Tabaru dengan beberapa poin penting, di antaranya agar masyarakat tidak beraktivitas di zona bahaya, berhati-hati dalam memberikan izin keramaian, dan mengungsi ke tempat aman jika terjadi letusan.
Rapat koordinasi ini sekaligus mengaktifkan Pos Komando Penanganan Darurat Erupsi dengan Dandim 1501/Ternate, Kolonel Arm Adietya Yuni Nurtono, sebagai Komandan Posko. Adietya menyampaikan bahwa fokus utama operasi dalam beberapa hari mendatang adalah melanjutkan evakuasi di lima desa yang tersisa.
“Sejak kemarin, kami telah mengerahkan 260 personel TNI, Polri, Satpol PP, dan tenaga medis untuk membantu proses evakuasi. Kami berharap dalam dua hari ke depan, seluruh proses evakuasi dapat selesai,” ungkap Adietya.
Di tempat yang sama, Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, menekankan pentingnya peran BNPB dalam mendampingi pemerintah daerah dan mengatasi kekurangan yang ada di lapangan.
“Kami mendampingi dan memastikan kesenjangan yang ada di lapangan dapat diselesaikan dengan cepat,” kata Raditya.
Raditya juga menambahkan bahwa penanggulangan bencana adalah tanggung jawab bersama dan membutuhkan kolaborasi antara semua pihak.
“Tugas utama kami adalah memastikan evakuasi berjalan dengan baik dan meyakinkan masyarakat berada di zona aman. Penting untuk tidak ada aktivitas di kawasan yang terancam selama status awas masih berlaku,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi kesiapan pemerintah daerah dan menegaskan pentingnya koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mendukung penanganan bencana ini.
“Kami akan terus melakukan koordinasi untuk memastikan semua berjalan dengan optimal demi keselamatan masyarakat,” pungkas
