JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan segera menguji coba program “Pendidikan Gratis” di 40 sekolah swasta, sebagai bagian dari upaya untuk memastikan setiap anak memperoleh hak pendidikan selama 12 tahun.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah, menyatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta telah sepakat untuk melaksanakan uji coba ini di sekolah-sekolah yang berada di daerah dengan mayoritas masyarakat berpenghasilan rendah, yang tidak memiliki akses ke sekolah negeri.
“Gubernur juga sepakat di tahun ini kita trial (uji coba) dulu 40 sekolah gratis di wilayah-wilayah yang kondisinya banyak masyarakat menengah ke bawah dan tidak punya sekolah negeri,” kata Ima, dilansir dari Antara, Rabu (12/3/2025), setelah memimpin rapat paripurna penyampaian laporan hasil reses ke-2 di DPRD DKI Jakarta.
Ima juga menambahkan bahwa 40 sekolah swasta tersebut akan diumumkan oleh Gubernur Pramono Anung, meskipun belum ada kepastian tanggalnya. Program ini akan diprioritaskan untuk masyarakat kurang mampu.
“Kami ingin adanya sekolah gratis, tapi secara bertahap. Karena kondisi keuangan, kami harus bisa mendistribusikan bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) kalau misalkan mau kita geser pelan-pelan dulu,” ujar Ima.
Program “Pendidikan Gratis” merupakan salah satu dari 40 program yang direncanakan dalam 100 hari kerja Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dan Wakil Gubernur Rano Karno. Selain itu, program ini akan dipersiapkan dengan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang dimulai sekitar bulan Mei hingga Juni 2025.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta bersama Komisi E periode 2019-2024 telah menandatangani perjanjian untuk melaksanakan Sekolah Gratis pada 23 Agustus 2024. Dengan menggandeng 2.900 sekolah swasta, mulai dari SD, SMP, hingga SMA, program ini merupakan wujud keseriusan Pemprov DKI dalam memenuhi hak pendidikan bagi setiap anak, sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan.
