JAKARTA – Sikap tegas Presiden Prabowo Subianto dalam menyoroti dugaan korupsi di sektor pendidikan mendapat sorotan positif.
Direktur Eksekutif Literatur Institut, Asran Siara, menilai langkah Presiden menjadi sinyal kuat bahwa praktik mark up dalam proyek pemerintah tidak bisa lagi ditoleransi.
Menurut Asran, kebijakan berani ini menunjukkan tekad pemerintah untuk menjadikan dunia pendidikan sebagai ruang yang bebas dari penyimpangan anggaran.
Salah satu fokus perhatian adalah kasus dugaan korupsi pengadaan perangkat digitalisasi pendidikan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
“Kasus Chromebook menunjukkan dugaan mark up hingga 100 persen. Laptop dengan harga pasar Rp3 juta dibeli Rp6 juta.”
“Sementara pada pengadaan Interactive Flat Panel (IFP), layar dengan harga Rp150 juta dibeli hingga Rp260 juta,” ungkap Asran dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (19/9/2025).
Fokus perhatian publik kini tertuju pada dugaan korupsi pengadaan perangkat digitalisasi pendidikan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Isu ini dianggap sebagai salah satu ujian pertama ketegasan Presiden Prabowo dalam agenda pemberantasan korupsi.
Fakta Anggaran yang Terungkap
Data yang dihimpun Literatur Institut mengungkapkan besarnya anggaran pengadaan perangkat TIK di Kemendikbudristek pada periode 2020–2022.
Anggaran tersebut mencakup Rp3,64 triliun dari alokasi internal Kemendikbudristek serta Rp5,66 triliun dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
Dari total Rp9,3 triliun yang digunakan untuk membeli sekitar 1,2 juta unit Chromebook, potensi kerugian negara akibat dugaan mark up ditaksir mencapai Rp1,98 triliun.
Angka ini menimbulkan tanda tanya besar terkait efektivitas pengawasan dan transparansi penggunaan dana pendidikan.
Program yang Dinilai Bermasalah
Asran juga menyoroti bahwa program pengadaan perangkat TIK sejak awal sudah dinilai bermasalah.
Pada tahun 2020, Kemendikbudristek merancang program pengadaan perangkat bagi sekolah dasar hingga menengah.
Namun, program tersebut disebut tidak didasarkan pada kebutuhan riil lapangan.
Sebagai catatan, uji coba serupa pernah dilakukan pada 2018–2019 dengan pengadaan 1.000 unit Chromebook, tetapi hasilnya tidak menunjukkan efektivitas yang signifikan.
Kondisi ini memperkuat dugaan bahwa perencanaan program belum matang.
Komitmen Presiden Prabowo
Langkah Presiden Prabowo dalam menindaklanjuti persoalan dugaan korupsi pendidikan dianggap sebagai komitmen nyata terhadap agenda bersih-bersih birokrasi.
Literatur Institut menegaskan, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi fondasi pengelolaan dana pendidikan.
“Ke depan, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci agar dana pendidikan yang besar benar-benar tersalurkan untuk meningkatkan kualitas belajar, bukan untuk memperkaya segelintir pihak,” tegas Asran.***
