JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, (3/2). Dalam keterangan pers seusai pertemuan, Raja Juli menjelaskan bahwa diskusi fokus pada upaya mencapai keseimbangan antara pelestarian hutan, pembangunan bekelanjutan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Ketiga komponen ini harus kita atur dengan baik. Kita harus menjaga hutan sebagai paru-paru dunia, sementara pembangunan harus tetap berjalan. Tujuan akhir penguasaan hutan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Raja Juli.
Sebagai langkah konkret, Menteri Kehutanan mengumumkan keputusan untuk mencabut izin Perizinan Berusaha Penguasaan Hutan (PBPH) bagi 18 perusahaan yang gagal memaksimalkan pemanfaatan hutan. Izin tersebut mencakup area seluas 526.144 hektare, tersebar dari Aceh hingga Papua.
“Presiden memerintahkan agar fungsi hutan dimaksimalkan untuk menyejahterakan masyarakat,” lanjutnya.
Selain itu, Raja Juli menekankan pentingnya program agroforestri untuk mengatasi hutan yang telah terdegradasi dan mendukung ketahanan pangan nasional. Dia menjelaskan bahwa ada 26,7 juta hektare hutan yang telah rusak akibat kebakaran dan deforestasi. Oleh karena itu, pemerintah akan memanfaatkan potensi agroforestri dengan tumpang sari untuk menciptakan cadangan pangan, energi, dan air.
“Hutan kita akan kita lestarikan dengan penanaman kembali, sembari menanam komoditas yang mendukung swasembada pangan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto,” pungkas Raja Juli.
